Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ini Kata Prof Dr Harris Arthur Hedar
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar mengatakan penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu, merupakan syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional--SMSI
"Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh," ungkap Harris.
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI) tersebut menambahkan langkah keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif.
Peran Penting Organisasi Profesi Hukum
Di sisi lain, dirinya menekankan reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara, sehingga organisasi profesi hukum seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dan lainnya memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Masih Kurang Puas Dengan Harga Biaya Haji 2025
BACA JUGA:Kabupaten Musi Rawas Dukung Program Presiden RI Prabowo
Para organisasi itu, sambung dia, bisa memperkuat standar etik advokat, memastikan kompetensi profesional tetap terjaga, serta ikut aktif memberi masukan terhadap regulasi yang tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, ditambahkan bahwa organisasi profesi juga bisa berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat melalui edukasi hukum publik yang membuat warga lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
"Itu sebabnya kolaborasi ideal antara negara dan organisasi profesi hukum seharusnya berbasis pada prinsip checks and balances," ucap dia.
Dengan begitu, dia menuturkan negara memberi ruang dan perlindungan agar organisasi profesi bisa bersuara kritis, sementara organisasi profesi berkontribusi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dengan menjunjung tinggi integritas.
BACA JUGA:Prabowo Kagumi Efektivitas Penggunaan Drone Pertanian, 1 Hari Bisa Tanam 25 Hektare
Pada akhirnya, Prof. Harris yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), juga mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo membuka peluang untuk menjadikan hukum sebagai pilar utama negara yang berdaulat dan adil.
Namun momentum itu hanya akan berarti jika diikuti langkah konkret, keseriusan politik, dan kolaborasi erat dengan organisasi profesi hukum. ***
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: smsi
- Share:
