Honda

Kabar Gembira, 1 Agustus - 31 Desember 2022 Pemprov Sumsel Bebaskan BBNKB dan Hapuskan Sanksi Administrasi

Kabar Gembira, 1 Agustus - 31 Desember 2022 Pemprov Sumsel Bebaskan BBNKB dan Hapuskan Sanksi Administrasi

H Herman Deru Gubernur Sumsel--

PALEMBANG,PALPRES.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel kembali memberikan keringanan bagi para pemilik kendaraan roda dua dan roda empat melalui program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya Khusus Mutasi Masuk Luar Provinsi. Termasuk Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB tahun 2022. 

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Dra Hj Neng Muhaiba dalam rilisnya tertanggal 27 Juli 2022 menyebutkan, program Pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya Khusus Mutasi Masuk Luar Provinsi serta Penghapusan Sanksi Administrasi berupa denda dan bunga PKB dan BBNKB tahun 2022 tersebut merupakan bentuk nyata upaya Gubernur untuk meringankan beban masyarakat dan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah secara makro maupun mikro melalui stimulus fiskal untuk membantu memulihkan ekonomi kerakyatan. 

Pemprov Sumsel mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022 memberikan pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Khusus Mutasi Masuk Luar Provinsi Serta Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB,” tegas Neng Muhaiba. 

Dia menambahkan, penghapusan sanksi administrasi berlaku bagi PKB dan BBNKB pada tahun berkenaan dan sanksi administrasi PKB tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi dikecualikan untuk PKB dan BBNKB Penyerahan Pertama (Kendaraan Baru). 

BACA JUGA:Herman Deru Untuk Kedua Kalinya Terima Penghargaan PIN Emas dari Kapolri

”Penghapusan sanksi adminstrasi berlaku bagi  Pembayaran PKB Tahunan dan Tunggakan, Ganti Pemilik, dan bagi kendaraan Mutasi baik dalam provinsi maupun luar provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Neng Muhaiba juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut plat non BG atau di luar Provinsi Sumsel agar dimutasikan untuk pindah menjadi plat BG. Hal ini akan menjadi potensi pajak dan menambah sumber pendapataan daerah kedepannya. 

”Melihat banyak kendaraan yang berplat non BG maka kebijakan Gubernur melalui Pergub untuk mendaftarkan atau memutasikan kendaraan tersebut ke wilayah Provinsi Sumsel menjadi berplat BG. Ini merupakan potensi pendapatan daerah melalui wajib pajak baru bagi Sumsel,” imbuhnya.

Lebih lanjut Neng Muhaiba merinci, berdasarkan update pendapatan per 26 Juli 2022 realisasi PKB sebesar Rp 585.030.579.630 atau (58,39%). Sedangkan realiasi BBNKB sebesar Rp 599.998.030.000 (61,86%) yang secara keseluruhan telah melampaui target.

BACA JUGA:Gubernur HD Beri Ruang Penyandang Tunanetra Masuk Pasar Kerja Informal

“Masih banyak kendaraan yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel dengan plat luar daerah, diharapkan dengan program ini akan melakukan balik nama kendaraannya,” harapnya sembari menegaskan, Pergub Sumsel Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa denda dan bunga PKB dan BBNKB berlaku mulai 1 Agustus Hingga 31 Desember 2022. Program ini juga melibatkan Jasa Raharja sesuai dengan sesuai dengan Surat yang telah dilayangkan Gubernur Sumsel ke Dirut Jasa Raharja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: