Pemkab Ogan Ilir Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat Rambang Kuang

INDRALAYA.PALPRES.COM- Menindaklanjuti laporan yang mendampingi masyarakat dari kecamatan Rambang Kuang terkait dugaan persengketaan lahan mereka pada PT Bumi Sawit Permai (BSP).

Dan ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir menggelar rapat yang dipimpin oleh Sekda H Muhsin Abdullah bersama Pihak BPN, Kadin PUPR, Kadin PTSP, Dinas LH, Kabag Tapem, Kabag Hukum, dan Camat Rambang Kuang, Senin (1/8/2022).

Dalam rapat tersebut Sekda mempertanyakan kelengkapan dokumen HGU PT BSP. “Kita sudah mengundang pihak PT BSP untuk menjelaskan status HGU-nya," ujar Sekda.

Dikatakan Sekda, Pemkab Ogan Ilir sempat meminta berkas yang terkait dengan izin usaha tersebut, namun berkas tersebut belum diterima sampai saat ini. 

BACA JUGA:Dianiaya Tetangga hingga Trauma, IRT Ngadu ke Polisi

“Kita akan tunggu kesiapan mereka (PT BSP) sampai pada Senin pekan depan," tukasnya.

Sebelumnya, dihadapan Bupati, laporan dari lembaga masyarakat menyampaikan bahwa jika PT menguasai lahan masyarakat ribuan hektar sejak tahun 1998.

Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tanggung jawab PT BSP terkait plasma untuk masyarakat Kecamatan Rambang Kuang. 

Tidak hanya lahan mereka yang diduga dirampas tapi CSR juga tidak ada kejelasan seperti apa pengelolaannya.

Yongki Ariansyah, SH pihak dari lembaga masyarakat mengaku akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas sampai hak masyarakat di penuhi oleh pihak PT BSP. 

“Kami himbau pada perusahaan di Ogan Ilir umumnya silahkan kalian jadi pengusaha, tapi jangan jadi perampok," tegasnya.

BACA JUGA:Gegara Uang, Mandra Aniaya IRT

"Silahkan kalian cari makan di bumi Caram Seguguk ini tapi jangan sampai jadi penghianat," tukasnya.

Bupati Panca Wijaya Akbar saat menerima silatuhrahmi masyarakat Rambang Kuang yang didampingi pihaknya mengucapkan terima kasih atas informasi dan laporan yang disampaikan. 

Sumber: