Ratusan Pelaku UMKM di Kabupaten Lahat Tersenyum Manis, Ini Penyebabnya
ANTRI : 300 pelaku usaha mikro mengantri mengambil bantuan Migor dari Dinas Koperasi dan UKM Lahat, belum lama ini.-Deni Palpres.com-
BACA JUGA:Polres Mura Antisipasi Terjadinya Kelangkaan Minyak Goreng
Diketahui sebelumnya, pemerintah daerah diminta pemerintah pusat untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif guna mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Terkait dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 lalu.
Dari arahan Presiden Jokowi tersebut, Pemkab Lahat telah melaporkan dan mengumpulkan data dari beberapa OPD guna mengendalikan laju inflasi dampak kenaikan BBM.
Bupati Lahat, Cik Ujang SH melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat Chandra SH mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat telah mengumpulkan laporan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) di luar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya ke Kementrian Keuangan.
"Dana yang disiapkan sekitar Rp 17 miliar untuk subsidi warga tidak mampu dan pengendalian inflasi," terangnya.
Dia juga mengungkapkan, untuk upaya pengendalian inflasi dan subsidi bagi warga yang layak sesuai arahan pemerintah pusat akan didata oleh Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
