Banjir Salah Pemerintah? Begini Komentar PUPR Kota Palembang

PALEMBANG, PALPRES.COM – Persoalan banjir di Kota Palembang seolah menjadi momok bagi masyarakat. Tidak hanya di Kota metropolitan Palembang saja namun terjadi diseluruh dunia. banjir menjadi ancaman ketika hujan lebat tiba. 

Selama ini setiap kali banjir, masyarakat kerap menuding pemerintah yang tidak becus dalam penanganannya, namun jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai peduli akan lingkungan maka upaya pemerintah hanya sia-sia.

Hal ini diungkapkan dalam sosialisasi peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian masalah banjir/genangan Kota Palembang bersama stakeholder dan masyarakat Kecamatan Sukarami serta Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang di Parameswara Rabu 18 Januari 2023.

Kepala Pengerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ir Ahmad Bastari mengatakan, sosialisasi ruang air di kota Palembang mengajak seluruh RT/RW, komunitas untuk paham bagaimana mengatasi banjir.

BACA JUGA:Palembang Diguyur Hujan Deras, Hindari 15 Titik Ini Jika Tak Mau Terjebak Banjir

Menurutnya, masalah banjir tidak hanya tugas pemerintah namun juga tanggung jawab bagi masyarakat Kota Palembang.

“Makanya hari ini kita sosialisasi, mengajak masyarakat paham akan banjir yang terjadi. Karena banjir disebabkan oleh dua hal, yakni alam dan juga manusia.

Melalui forum inilah kita sama-sama mencari solusi dengan tidak hanya menyalahkan pemerintah ketika banjir,” ujarnya. 

Bastari mencontohkan, banjir yang disebabkan alam bisa terjadi karena cuaca hujan yang tidak dapat diprediksi, sehingga debit air tidak dapat dikendalikan dengan cepat.

BACA JUGA:Nekat Terobos Banjir di Palembang, Minibus Hanyut Masuk Dam Rajawali, Nasib Penumpangnya Miris

Sedangkan banjir yang disebabkan manusia ini juga banyak, seperti menutup saluran air, membuang sampah di anak sungai dan membangun tanpa menyediakan daerah resapan air.

“Makanya sosialisasi ke RT/RW ini akan dilakukan di 18 kecamatan dan yang kita lakukan ini dimaksudkan agar dapat secara bersama dengan pemerintah mengatasi persoalan banjir ini,” tegasnya.

Ditanya mengenai jumlah titik banjir, Bastari mengaku tak dapat ditentukan, karena ada banjir temporer, yakni titik banjir baru ternyata terjadi karena adanya penutupan saluran.

“Saat kita datangi ke lapangan dan kita buka lalu genangan hilang.

BACA JUGA:Sore Ini Palembang Diguyur Hujan, Berikut Titik Langganan Banjir di Palembang

Itu artinya banjir bisa bertambah juga bisa berkurang, makanya kita sebagai masyarakat yang berada di lingkungan tersebut harus pahami betul apa penyebab banjir tersebut,” jelasnya.  

Seperti membangun di atas saluran, di atas sempadan sungai, membelokan saluran. Hal inilah kata Bastari yang harus ditanyakan langsung ke masyarakat apa alasannya, apa karena ketidaktahuan atau memang disengaja.

Selain itu upaya pemerintah saat ini membangun kolam retensi untuk serapan air. Saat ini diakui Bastari Palembang telah memiliki 46 kolam retensi, namun keberadaan kolam retensi ini masih dinilai belum maksimal.

“Jumlah kolam retensi yang ada sebetulnya belum ideal, seperti penelitian ITB 2004 lalu, Palembang butuh 77 kolam retensi, kemudian di 2013 Bappeda melakukan studi Palembang butuh 103 kolam retensi, terakhir Tahun 2015 Korea melakukan studi Palembang butuh 120 kolam retensi.

BACA JUGA:Viral! Video Banjir Bandang Terjang Jeddah, 2 Orang Tewas

Artinya setiap studi meningkat kebutuhan resapan air,” ungkapnya. Apalagi setiap tahun pembangunan bertambah, baik itu perumahan, perkantoran, sekolah, dll sehingga ruang air semakin berkurang.

“Sedangkan lahan di Palembang sudah terbatas, sehingga kita mengimbau agar masyarakat yang mau mnghibahkan tanahnya untuk pembangunan kolam retensi. Itu sangat kita butuhkann,” tegasnya.

Sementara itu Kabid Sumber Daya Air (SDA) PUPR Kota Palembang, Marlilna Sylviana menambahkan, sosialisasi ruang air ini hari ini Kecamatan Sukarami, sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Kertapati dan Kemuning.

"Masih ada 15 kecamatan lagi, sampai akhir tahun sudah tersentuh. Karena masyarakat ini harus terinformasi," kata Marlina.

BACA JUGA:Tiga Jam Diguyur Hujan Deras, Palembang Terendam Banjir

Melalui pertemuan ini, diharapkan peran serta masyarakat serta mengedukasi apa penyebab banjir tersebut, jangan hanya menyalahkan pemerintah.

Ke depan, lanjut Marlina, tidak lagi membangun di atas saluran dan menimbun. Walaupun lahan milik sendiri, namun tetap ada aturan dalam menimbun. 

"Lahan boleh ditimbun asal bukan lahan konservasi, itupun harus tetap menyisakan 5 persen ruang air (ruang terbuka biru)," tukasnya. 

Sumber: palpres.com