RDPS
Honda

Pencairan Bansos PKH Tahap 1 Tahun 2023 Lewat Kantor Pos Atau ATM? Ini Penjelasan Mensos

Pencairan Bansos PKH Tahap 1 Tahun 2023 Lewat Kantor Pos Atau ATM? Ini Penjelasan Mensos

SIMAK! 10 Golongan Ini Ditolak jadi Penerima Bansos Kemensos Tahun 2023, Siap-siap Kembalikan Dana Bansos-instagram-ig/@kemensos

JAKARTA,PALPRES.COM- Pencairan Bansos PKH Tahap 1 Periode Januari hingga Maret tahun 2023 segera disalurkan, apakah lewat Kantor Pos atau ATM?.  

Informasi terkait penyaluran Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 dapat diakses melalui aplikasi SIKS-NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten. 

Kemensos telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran Bansos PKH tahap 1 periode Januari hingga Maret 2023. 

Saat ini para KPM tinggal menunggu kapan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan ini.  

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 1 Alokasi Januari-Maret 2023 Segera Cair, Ada Kenaikan Nominal untuk 2 Kategori Penerima

Lalu, bagaimana dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, apakah melalui Kantor Pos atau bank Himbara yaitu menggunakan ATM KKS Merah putih?. 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini memberikan penjelasan terkait penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan Tahap 1 ini. 

Meski dalam rapat bersama DPR RI, Kemensos telah siap untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia

Namun jika melihat data pada aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten memuat keterangan nama KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan triwulan 1 tahun 2023

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 1 dan BPNT Tahun 2023 Cair 3 Bulan Sekaligus, Cek Jadwal Pencairannya

Kemudian di data akhirnya ada keterangan penyaluran lewat bank himbara dalam hal ini adalah Bank Mandiri dengan menggunakan KKS Merah Putih.

Terkait hal tersebut, Kemensos menginformasikan, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan akan tetap melalui Pos Indonesia (Kantor Pos) untuk daerah khusus, seperti daerah 3T atau daerah yang tidak terjangkau ATM. 

Mensos Tri Rismaharini juga mengungkapkan jika Kemensos tidak memiliki anggaran jika penyaluran sepenuhnya melalui PT Pos Indonesia. 

“Yang jelas kami juga nggak ada anggaran (penyaluran melalui Pos Indonesia).  Untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu (domisili KPM) yang di atas gunung kemudian yang orang sakit kemudian yang daerah terpencil,”ungkap Tri Rismaharini belum lama ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: