Citraland
Honda

Moeldoko Sebut Perubahan Skema Kartu Prakerja Ibarat Strategi Perang, Berhitung dengan Risiko

Moeldoko Sebut Perubahan Skema Kartu Prakerja Ibarat Strategi Perang, Berhitung dengan Risiko

Wakil Ketua Komisi Cipta Kerja Moeldoko saat berdiskusi dengan pimpinan dan staf Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.--prakerja.go.id

JAKARTA, PALPRES.COM - Wakil Ketua Komisi Cipta Kerja Moeldoko menyebut perubahan skema Kartu Prakerja ibarat menyusun strategi perang yang berubah sesuai tuntutan.

Namun hal itu mampu dihadapi PMO Kartu Prakerja sehingga berhasil memberikan pelayanan yang baik dalam meningkatkan angkatan kerja.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat berdiskusi dengan pimpinan dan staf Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, seperti rilis yang diterima palpres.com, Rabu 1 Maret 2023.

Kepala Staf Kepresidenan ini mengaku sudah mengawal program Kartu Prakerja sejak lahir, termasuk menyusun konsep program di Kantor Staf Presiden pada awal pembentukannya.

BACA JUGA:Kuota Terbatas! Segera Daftar Kartu Prakerja 2023, Bisa Dapat Dana Rp4.200.000

Ia mengakui dalam mendesain program ini tidak mudah, terutama merumuskan antara bentuk ideal versus realita di lapangan.

Terlebih saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia sehingga perencanaan Kartu Prakerja mengalami banyak perubahan.

Situasi  memunculkan skenario baru yang berhasil dilewati Prakerja dengan baik. Terutama terkait perubahan dan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaannya.

Juga mengubah mental lama menjadi pola kerja baru di program yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian ini.

BACA JUGA:Kartu Prakerja Diakui Internasional, UNESCO Menilai Game Changer Bagi Pembelajaran Orang Dewasa

“Kartu Prakerja lalu berubah jadi semi bansos dari 2020 hingga 2022. Di sinilah hebatnya PMO Kartu Prakerja yang bisa menjabarkan keinginan Presiden Jokowi dalam skenario bansos. Dan kini sudah masuk kembali ke skema normal sesuai visi awalnya,” kata Moeldoko.

Dia menyebut, perubahan tersebut ibarat perang yang suatu saat rencana bisa berubah di tengah jalan.

“Pada keadaan seperti ini diperlukan ‘kirpat’ atau berpikir cepat, kemampuan untuk membuat perkiraan cepat dari sisi komandan. Harus berhitung dengan risiko,” jelasnya.

Sebab, sambung dia, kunci perubahan pelayanan publik ada dua, yakni melalui peningkatan platform digital dan mengubah ‘mental model’ lama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: