Pj Bupati Apriyadi Bahas Dampak Illegal Drilling dengan Penasihat Ahli Kapolri

MUBA, PALPRES.COM - Persoalan illegal drilling (tambang liar) di Kabupaten Muba diharapkan segera ada solusi nyata dari pihak terkait, terutama Pemerintah Pusat. 

Persoalan lingkungan hingga keselamatan hidup manusia yakni dalam hal ini para penambang, menjadi hal penting yang selalu digencarkan Pj Bupati Apriyadi Mahmud. 

"Kerusakan lingkungan dampak dari illegal drilling serta keselamatan hidup para penambang di Muba ke depan ini, yang harus kita pikirkan dan diberikan  solusi nyata," ungkap Pj Bupati Apriyadi saat diskusi bersama Mantan Ketua Komnas HAM Nur Kholis yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Kapolri, Sabtu 11 Maret 2023. 

Menurutnya, dirinya akan selalu terbuka menerima banyak masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan penanganan serta mencari solusi dampak dari illegal drilling.

BACA JUGA:10 Rekomendasi Universitas dengan Fakultas Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi THE WUR 2022

Termasuk dalam kesempatan kali ini, berdiskusi dengan Penasihat Ahli Kapolri, Nur Kholis yang juga Mantan Direktur Walhi Sumsel. 

"Tata kelola sudah kami siapkan agar ke depan lingkungan di Muba lebih terjaga, dan hari ini berdiskusi serta tukar pikiran dengan Nur Kholis yang dahulu pernah menjabat Ketua Komnas HAM dan Direktur Walhi Sumsel, beliau juga warga Kabupaten Muba dari Sungai Lilin," ucapnya. 

Sementara itu, Penasihat Ahli Kapolri, Nur Kholis mengaku sangat prihatin dengan kondisi saat ini dampak dari illegal drilling di Muba. 

"Terutama persoalan lingkungan dan ancaman keselamatan jiwa para penambang, yang kerap kali menimbulkan korban," ungkap dia. 

BACA JUGA:10 Universitas Terbaik di ASEAN Versi QS AUR 2023, UI Peringkat ke 49 Asia

Ia mengaku, banyak hal yang didiskusikan bersama Pj Bupati Apriyadi Mahmud, yang tentunya berharap daerah asal Kabupaten Muba tercinta dapat lebih baik dan berbenah dari berbagai persoalan. 

"Semoga diskusi kami ini nantinya dapat menghasilkan manfaat untuk masyarakat Muba," pungkasnya. *

 

Sumber: dinas kominfo muba