Jalankan Program, Daerah 3T Sasaran Kemensos Republik Indonesia, Kenapa?

PALEMBANG, PALPRES.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia tengah menggalakan penanganan masalah di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Hal itu dilakukan sejalan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengatakan, bahwa program ini dapat dilakukan selama faktor kemiskinan ada di daerah tersebut. 

"Tugas kita sesuai dengan tupoksi dengan membantu pembangunan di daerah yang memiliki kesulitan anggaran," ujarnya saat memaparkan program 3T di God's Garden IFGF (International Full Gospel Fellowship) lantai 5 gedung Ramayana Palembang, Jumat 7 April 2023.

BACA JUGA:BLT BPNT Sembako Rp400.000 Cair Lagi di 431 Daerah Via ATM Jelang Lebaran 2023, Simak Penjelasannya!

Dirinya menjelaskan, bahwa dalam pembangunan daerah 3T harus dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi daerah 3T ini.

Sedangkan dalam pemberian bantuan sendiri, pemerintah daerah yang memberikan data orang miskin kepada Kemensos, namun bila terjadi bencana alam pihaknya akan membuat surat keputusan (SK).

"Dengan begitu kita dapat mengajukan dan mendata langsung, orang yang menjadi miskin dan kehilangan rumah, sesuai dengan program kita galakan ini yang akan kita lakukan sampai tuntas," katanya kepada wartawan.

Untuk kondisi di Sumsel sendiri lanjut dia mengatakan, bahwa daerah ini sangat bagus, sehingga kecil kemungkinan bisa mendapatkan program 3T. 

BACA JUGA:Cek Namamu Disini, Khusus Pemilik BPJS Kesehatan KIS Bisa Dapat BLT PKH, Cair April 2023 Ini!

"Kita menilai Sumsel sangat bagus,  sehingga kita hanya menangani yang memang kondisi masuk kategori 3T ini," bebernya.

Ia mengungkapkan, untuk merealisasikan bantuan 3T, pihaknya menghadapi berbagai tantangan selama melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat di daerah 3T dan perbatasan Indonesia dengan negara lainnya.

Misalnya Pulau Sebatik di Nunukan, Pulau Mapia di Biak, Pulau Laut di Natuna dan banyak daerah perbatasan lainnya, tantangan datang baik dari aspek transportasi maupun keamanan. 

"Kita juga sudah menyalurkan bantuan ke Papua, dalam hal pembangunan rumah sekitar 97 unit," bebernya.

Sumber: