Bansos PKH Tahap 3 Juli-September 2023 Belum juga Cair, Ternyata Ini Penyebabnya

PALEMBANG,PALPRES.COM- Bansos PKH tahap 3 Juli-September 2023 belum juga cair, bisa jadi ini penyebabnya. 

Mungkin ini menjadi pertanyaan Masyarakat khususnya para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menantikan pencairan Bansos PKH tahap 3 alokasi Juli-September 2023. 

Saat ini Bansos PKH tahap 3 sudah memasuki periode penyaluran yaitu Juli-September. 

Jika dilihat dari akun SIKS-NG belum terpantau perubahan status penerima bantuan. 

BACA JUGA:Cair Dalam Hitungan Hari, Bansos PKH Tahap 3, KPM Kategori Ini yang Dapat

Karena saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan verifikasi dan validasi data KPM. 

Namu nada beberapa penyebab bantuan PKH tahap 3 ini belum juga tersalurkan kepada KPM. 

Salah satunya adalah para KPM belum juga melaporkan perubahan status Komponen PKH. 

Untuk diketahui, Batas akhir untuk pelaporan perubahan status komponen PKH ini pada 7 Agustus 2023 mendatang. 

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 3 Juli-September Cair ke KPM, Surat Perintah Membayar Telah Terbit!

Bagi para KPM yang mengalami perubahan komponen contoh dari balita ke sekolah dasar, dari Ibu Hamil ke Balita 0-6 tahun, maka segera kumpulkan berkas-berkas yang diperlukan kepada  pendamping sosial. 

Karena hingga saat ini masih banyak keluarga penerima manfaat yang belum mengumpulkan berkas. 

Sehingga memperlambat proses penyaluran Bantuan PKH itu sendiri.

Jika melihat jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 3 ditahun 2022 lalu, prosesnya secara massif dilakukan pada bulan Agustus 2022. 

BACA JUGA:Bansos PKH Tahap 3 Cair di Tanggal Ini, 5 Komponen Ini Bakal Dihapus jadi Penerima

Tidak menutup kemungkinan proses penyaluran ditahap 3 tahun ini juga akan terjadi pada bulan Agustus 2023. 

Namun meskipun pencairan bantuan ini sudah dinantikan dan ditunggu oleh para KPM, namun ada 5 komponen yang bisa membuat KPM batal menerima pencairan bantuan sosial. 

Ini tentu menjadi catatan bagi para KPM.

Apalagi setiap bulannya Kementerian Sosial melalui Pemerintah Daerah terus melakukan verifikasi dan validasi data para KPM agar bantuan tepat guna tepat sasaran. 

BACA JUGA:Cek Saldo! 2 Bansos PKH dan BPNT Segera Cair Bulan Agustus 2023

Adapun 5 komponen yang dikecualikan untuk mendapatkan bantuan PKH ini adalah: 

1. Tidak memiliki komponen lagi

Peserta PKH yang menerima bantuan PKH syaratnya harus memiliki komponen dalam anggota keluarga.

Ada 3 komponen dalam Program Keluarga Haparan ini yaitu komponen Kesehatan terdiri dari Ibu hamil dan balita, komponen Pendidikan terdiri dari pelajar SD, SMP dan SMA dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari Lanjut usia dan Disabilitas. 

BACA JUGA:Bansos PIP 2023 Tahap 2 Cair Agustus, Siswa SMA Dapat Rp1 Juta, Penuhi Syarat Ini

Apabila KPM tidak memiliki salah satu dari komponen tersebut, maka tidak bisa lagi mendapatkan bantuan PKH alias dihapus. 

2. Meningkat kemampuan ekonominya

Dengan adanya bantuan ini pemerintah mengharapkan ekonomi para KPM semakin meningkat dan bisa meningkatkan penghasilan.Jika sudah begitu maka status kepesertaannya sebagai penerima PKH akan dicabut dan digantikan dengan KPM lain. 

3. Tidak komitmen dengan aturan PKH 

BACA JUGA:SIMAK! 2 Bansos Akan Dicairkan Kemensos Dibulan Agustus 2023, Wilayah Ini Cair Duluan

Komitmen artinya siap dan sanggup mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam bantuan PKH. 

Salah satu contoh KPM yang tidak komitmen dengan aturan seperti tidak menghadiri pertemuan kelompok setiap bulan, tidak menyekolahkan anak, enggan menyiapkan administrasi yang ditentukan dan lain sebagainya. 

4. Memiliki pendapatan di atas ketentuan

Ini menjadi salah satu indikator dan tolak ukur kelayakan sebuah keluarga untuk tetap mendapatkan bantuan PKH atau tidak.

BACA JUGA:Selain Bansos PKH dan BPNT Sembako, Berikut 2 Jenis Bansos yang Bakal Cair Agustus 2023

Namun masyarakat penerima bantuan biasanya berusaha untuk menyembunyikan jumlah penghasilan mereka dengan berusaha untuk menghindar ketika ditanya terkait penghasilan. 

5. Malas melaporkan perubahan kategori

Komponen yang terakhir ini adalah sangat berdampak fatal kepada penerima bantuan PKH dikarenakan bantuan untuk kategori tertentu yang mengalami perubahan namun tidak segera melaporkan dengan menunjukkan bukti yang valid dan sah secara otomatis di kemensos menonaktifkan kategori bahkan dilakukan penghapusan jika tidak ada laporan secara aturan yang ditetapkan. 

Misalnya, jika memiliki komponen lansia, namun sudah meninggal dunia namun tidak segera melaporkannya.

Atau memiliki komponen SMA, namun sudah lulus dan tidak melaporkannya kepada Pendamping Sosial. *

Sumber: