Sudah Tahu Belum? Aturan Terbaru Penyaluran BLT El Nino Rp1.200.000 Ditahun 2024, Cek di Sini

BACA JUGA:Terbaru, Proses Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2024 Lewat Pos dan ATM Sudah Dimulai, Cek di Sini

Melihat Pengalaman pencairan bantuan tambahan ini ditahun 2023 lalu, melibatkan dua lembaga bayar yaitu PT Pos dan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) dan Bank BSI. 

Bantuan ini disalurkan kepada 18,8 juta penerima manfaat yang merupakan penerima program kartu sembako BPNT.

Seperti diketahui, bantuan El Nino ini pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2023 lalu untuk alokasi bulan November-Desember.

Peluncuran bantuan tambahan ini menyusul fenomena El Nino yang melanda Indonesia yang menyebabkan pergeseran jadwal tanam dan panen yang juga ikut mendorong harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. 

BACA JUGA:Uang Bantuan dari Pemerintah Rp600.000 Siap Diterima, Cek Bansos Cair Januari 2024 dengan KTP di Link Ini

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah akhirnya meluncurkan program bantuan tambahan untuk bulan November-Desember yaitu penyaluran uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. 

Dan ditahun 2024 ini, penyaluran bantuan EL Nino kembali dilanjutkan, setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo. 

Bukan tanpa alasan, usulan yang diajukan Menko Airlangga ini karena masih banyak masyarakat miskin yang mengharapkan agar bantuan ini kembali bisa dilanjutkan ditahun 2024. 

Oleh karena itu Program bantuan ini kembali dilanjutkan untuk alokasi Januari-Juni 2024.

BACA JUGA:Ciri-ciri KPM yang Tidak Lagi Menerima Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahun 2024

Periode penyaluran bantuan El Nino ini juga sama dengan penyaluran Beras 10 kilogram yang juga diperpanjang ditahun 2024 ini.

Bantuan CBP beras 10 kilogram ini juga disalurkan lantaran masih tingginya harga beras di pasaran yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.

Hanya saja untuk bantuan beras ini Sudah mulai disalurkan untuk periode bulan Januari 2024. 

Sedangkan untuk bantuan tunai El Nino Rp200.000 per bulan saat ini masih dalam proses penyusunan regulasi di pemerintah pusat. *

Sumber: