Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2024 Menurun

PALPRES.COM- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2024 menurun. 

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar AS. 

Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. 

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% (yoy), setelah tumbuh 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya.   

BACA JUGA:Bank Indonesia dan MUI Perkuat Kerjasama Pengembangan Instrumen dan Digitalisasi Ekonomi Keuangan Syariah

BACA JUGA:Bank Indonesia Naikkan BI-Rate jadi 6,25 Persen, Perkuat Stabilitas dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi

ULN pemerintah mencatat penurunan. 

Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 192,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. 

Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya. 

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. 

BACA JUGA:Mau Kerja di Bank Indonesia? Masuk ke 5 Jurusan Ini Jika Mau Dilirik BI, Setelah Lulus Auto Diterima Kerja

BACA JUGA:Jadwal Operasional Bank Indonesia Selama Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 1445H

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. 

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.

Sumber: