Pembangunan IKN Dinilai Terburu-buru, Ini Kata Mantan Duta Indonesia untuk Amerika

PALPRES.COM - Dino Patti Djalal memberikan tanggapannya soal pembangunan IKN Nusantara.

Mantan Duta Indonesia untuk Amerika ini memberikan tanggapannya mengenai pembangunan IKN Nusantara yang terburu-buru agar diselesaikan sebelum upacara HUT Ke-79 RI di Kalimantan.

Menurut Dino, sebaiknya pembangunan IKN Nusantara tidak tergesa-gesa jika ingin sukses.

Sehingga tidak perlu ambisi ingin segera diselesikan, meskipun sebelum upacara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

BACA JUGA:Update Terbaru! Total Pencemaran Sungai Sejauh 10 Kilometer, PJ Bupati Muba Ingin Kupas Tuntas ilegal Drilling

BACA JUGA:Maxstream Rilis ‘Sehati Semati’, Serial Orisinal dengan Genre Thriller Drama, Dijamin Menegangkan

"Presiden Indonesia berikutnya mempunyai mandat politik sendiri dari rakyat Indonesia melalui proses Pemilu yang sah," kata Dino yang dilansir dari YouTube Info Ciledug, Minggu 30 Juni 2024.

Dino juga berpandangan jika Presiden Indonesia selanjutnya merasa bahwa ekositem IKN masih terlalu minim, sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintahan jangan terlalu terburu-buru untuk segera diselesaikan.

Terlebih, kata dia, jika DPR masih tidak memilih pindah ke IKN, biarlah presiden berikutnya yang menentukan kapan waktu yang tepat untuk pindah ke IKN.

Pemerintah, nantinya bisa merancang bagaimana akan pindah dari jakarta ke IKN sesuai pertimbangannya yang matang dan kondisi yang berlaku.

BACA JUGA:Jawa Tengah Bangun Bandara Baru Senilai Rp132 Miliar, Desainnya Bikin Penumpang Serasa di...

BACA JUGA:Penempatan di Palembang PT RMK Energy Tbk Buka Lowongan Kerja Sebagai Warehouse Admin Minimal D3 Ini Syaratnya

"Jadi tidak perlu terburu-buru (pindah), sebab Jakarta tidak akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan," timpalnya.

Dirinya juga menyinggung bangsa Indonesia tidak perlu bergantung pada Internasional.

Seperti contoh, bahwa Myanmar tidak meminta bantuan internasional ketika membangun ibu kota barunya di Naypyidaw.

"Hal yang sama juga terjadi di Kazakhtan ketika mereka membangun ibu kota baru di Astana, juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad.

BACA JUGA:1 Juli 2024 Gaji PNS dan Pensiunan Dicairkan, Ini yang Harus Dilakukan

BACA JUGA:Lowongan Kerja Terbaru PT Pegadaian (Persero) Sebagai Administrator Protokoler, Simak Syarat dan Kalifikasinya

Ini berlaku baik untuk negara maju maupun negara berkembang," bebernya.

Dino juga menambahkan bahwa semua negera itu menganggap pembangunan ibu kota mereka sebagai urusan dalam negeri, menyangkut kedaulatan bahkan martabat dan harga diri bangsa.

"Jadi saya berpendapat bahwa kita tidak perlu menjadikan Ibu Kota negara (IKN) sebagai kota pariwisata atau pusat keuangan, sebab itu bukan hal yang mudah dicapai," tambahnya.

Dirinya menekankan bahwa Jakarta yang telah berusia ratusan tahun, hingga kini belum bisa dikategorikan sebagai tujuan pariwisata internasional.

BACA JUGA:Tidak Ada Malingnya! Ini 5 Kabupaten Paling Aman di Jawa Timur

BACA JUGA:Lowongan Kerja Terbaru PT Kopi Bintang Indonesia (Tomoro Coffee) Ini Persyaratan dan Kualifikasinya

"Itu lebih menjadi predikat bagi Bali dan Yogyakarta.

Canberra, Basilia, Sejong City dan Putrajaya juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan, mereka murni berfungsi sebagai pusat pemerintahan," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera rampung.

Jokowi menargetkan pembangunan IKN dapat digunakan untuk upacara dalam penyambutan HUT RI ke-79 di Kalimantan Timur.

BACA JUGA:Sebentar Lagi 17 Agustus! Begini Tema dan Logo HUT ke-79 RI yang Baru Diresmikan, Simbol Pindah ke IKN?

BACA JUGA:Sebaiknya Anda Tahu! Ini 6 Manfaat Mengonsumsi Putih Telur

Saat ini, proses pembangunan IKN Nusantara tengah berlangsung dan telah mencapai progres 80 persen lebih.

Sumber: