PR Besar! Sri Mulyani Minta OJK Naikkan Literasi dan Inklusi Keuangan Capai 100 Persen

PALPRES.COM- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa menaikkan literasi dan inklusi Keuangan menjadi 100 persen.

Hal ini mengacu dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2023.

Diketahui untuk inklusi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 75,02 persen. 

Sementara literasi keuangan masyarakat mencapai 65,4 persen.

BACA JUGA:Mantan Kepala OJK Sumbagsel Terseret Dugaan Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB, Kini Diperiksa Bareskrim

BACA JUGA:OJK Sumsel Komitmen Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah di Sumsel Lewat Program Unggulan

Target yang diminta oleh Sri Mulyani ini menjadi tantangan bagi Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar.

Diharapkan target inklusi keuangan dan literasi keuangan yang diminta Sri Mulyani bisa dipenuhi selama periode kepemimpinan Mahendra. 

Seperti diketahui, jika Mahendra menjabat Ketua Dewan Komisioner OJK hingga 2027.

Itu artinya, tenggat waktu yang diberikan harus bisa terpenuhi dalam waktu 3 tahun. 

BACA JUGA:Wacana Pemerintah Menaikkan Bea Masuk 200 Persen, Begini Reaksi Kadin Indonesia

BACA JUGA:Gagal Digaet Investor AS, Proyek DME Tanjung Enim Mulai Ditawarkan Ke investor China

“Masih 25 persen lagi the last mile untuk inklusinya. Untuk literasinya masih half way to go,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, pada 25 Juni 2024 lalu yang dikutip dari beragam sumber.

“Itu seharusnya bisa dicapai dalam waktu selama Bu Kiki (Frederica Widyasari Dewi) dan Pak Mahendra di OJK, Janji ya, Pak?,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pemerintah memiliki target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.

Namun di 2023 lalu tingkat inklusi besarannya mencapai 88,7 persen.

BACA JUGA:Kakanwil BI Sumsel Buka Kick Off QRIS Jelajah Indonesia di Sumsel, Dorong Masyarakat Melek Digitalisasi

BACA JUGA:Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Cair Sekaligus Via Pos Beserta BLT MRP Mitigasi Resiko Pangan? Cek Jadwalnya!

Dilihat dari data memang untuk capaian terjadi peningkatan jika dibandingkan pada 2022 lalu dengan angka 85,1 persen.

Namun perlu juga menjadi perhatian perbedaan jarak antara inklusi dengan literasi keuangan sebesar 9,6 persen.

Hal itu berarti literasi keuangan masih perlu digencarkan lagi oleh OJK.

Karena masyarakat yang paham terhadap produk atau layanan keuangan tingkatnya masih rendah.

BACA JUGA:Menteri PUPR Bantah Presiden Jokowi Batal Ngantor di IKN Juli Ini, Blak-blakan Kondisi Infrastruktur

BACA JUGA:Terkendala Hujan, Progres Runway Bandara VVIP IKN Baru 60 Persen, Modifikasi Cuaca Jadi Solusi

Dengan kondisi seperti itu, sangat rentan bagi masyarakat untuk terjebak dalam pengelolaan keuangan yang kurang tepat.

Salah satu dampaknya bisa terkena jeratan pinjaman online ilegal yang menawarkan beban bunga yang tinggi.

Menariknya lagi, dari hasil survei terungkap jika literasi dan inklusi keuangan perempuan justru lebih tinggi jika dibandingkan laki-laki.

Dari data yang diperoleh, untuk tingkat inklusi pada perempuan sebesar 76,08 persen.

BACA JUGA:Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Resmi Beroperasi, Bogor ke Bekasi Kini Hanya 45 Menit

BACA JUGA:Sungai Bone dan Bolango Meluap, 6 Kecamatan di Kota Gorontalo Terendam Banjir

Sedangkan laki-laki mencapai 73,97 persen.

Begitu juga dengan tingkat literasi, pada perempuan sebesar 66,75 persen sedangkan pada laki-laki lebih rendah mencapai 64,14 persen.

“Dengan kemajuan yang saat ini terjadi, ekonomi juga maju tapi ternyata tidak semuanya maju, karena masih banyak rakyat yang belum maju,” jelas Sri Mulyani.

Untuk itu jadi kewajiban semua pihak terkait untuk memajukan masyarakat yang belum teredukasi.

BACA JUGA:Bupati Tekankan Bidan di OKU Timur Pro Aktif Ikut Turunkan stunting

BACA JUGA:Mendagri Tegaskan Pj Kepala Daerah Harus Mengundurkan Diri Jika Ikut Pilkada, Batas Akhir 17 Juli 2024

Di tengah kemajuan teknologi saat ini juga rentan bagi masyarakat yang belum mendapat literasi keuangan.

Selain itu, Menkeu juga menyambut baik beragam program literasi dan inklusi keuangan dari OJK khususnya Dewan Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen.

Hal itu termasuk juga adanya program yang menyasar segmen perempuan.

Sementara itu, Frederika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK mengaku menyambut baik target yang diberikan Sri Mulyani.  

BACA JUGA:Sindikat Judi Online Retas Sejumlah Situs Pemerintah, 7 Pelaku Berhasil Diamankan

BACA JUGA:MANTAP! Kanwil Kemenkumham Sumsel Gencarkan Sosialisasi Cegah dan Peringatan Bahaya JUDOL

“Saya melihat dari sisi Bu Sri Mulyani memberikan target kepada kami untuk bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Untuk bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan maka perlu kerja sama yang baik antara OJK dengan semua pihak. 

Sayangnya, Kiki belum bisa mengatakan untuk persentase target inklusi dan literasi sampai akhir 2024.

Menurutnya OJK harus melakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai data-data yang diperoleh.

BACA JUGA:2 Ruas Tol di Pulau Sumatera Segera Rampung, Padang ke Sicincin hanya 30 Menit

BACA JUGA:Perluas Akses Inklusi Keuangan, WOM Finance Edukasi Masyarakat di Lubuklinggau

Ia mengaku harus mengkaji lagi data-data yang ada dan berdiskusi dengan seluruh pemangku OJK. 

“Tapi jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia memang tidak mudah,” katanya.

Karena Indonesia sebagai negara kepulauan membuat literasi dan keuangan menjadi belum merata akibat terkendala jarak dan akses.

 

Sumber: