Kemenag Bantah Tuduhan Politisi PDIP, Sebut Hanya 200.362 Jemaah Haji yang Lunasi Bipih: Salah Baca Data
Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie memberikan keterangan terkait tuduhan politisi PDIP soal pelunasan Bipih--
"Sayang, Selly langsung melempar praduga tentang jual beli," sambung Anna.
Dijelaskan Anna, selama operasional haji, Siskohat menyajikan sejumlah data yang bisa diakses publik. Sajian datanya cukup lengkap, mulai dari: Pelunasan Haji Reguler, Pelunasan Haji Khusus, Keberangkatan, Kedatangan (di) Arab Saudi, Kepulangan, Kedatangan (di) Indonesia, hingga profil dan jemaah wafat.
BACA JUGA:Baru Tembus 38 Persen Realisasi Penerimaan Pajak Sumsel Babel, Ada kendala Apa?
BACA JUGA:Kedatangan Kloter 15 Tambah Jumlah Jemaah Haji Debarkasi Palembang yang Tiba di Tanah Air
"Data yang disajikan lengkap dan ini bagian dari komitmen Kemenag dalam keterbukaan informasi," jelas Anna.
Terkait data pelunasan, kata Anna, jika dibuka menu Pelunasan Haji Reguler, maka akan tersaji pilihan menu status cadangan dengan pilihan 0 (bukan cadangan) dan 1 (cadangan).
Selain itu, ada pilihan menu tahap pelunasan dengan pilihan 1 (tahap I) dan 2 (tahap II).
"200.362 jemaah yang melunasi biaya haji yang dimaksud Selly itu baru jumlah jemaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 1. Masih ada 20.612 jemaah reguler dan cadangan yang melunasi biaya haji pada tahap 2," sebut Anna.
BACA JUGA:Sampai di Tanah Air, Jemaah Haji Wajib Lapor ke Puskesmas Setempat
BACA JUGA:Jemaah Haji Kloter 11 Debarkasi Palembang Tiba di Tanah Air, Puas dengan Layanan Haji Tahun Ini
“Jika pelunasan tahap 1 dan 2 digabung, maka totalnya menjadi 220.974 jemaah. Sementara kuota haji reguler 213.320 jemaah. Artinya, jumlah jemaah yang melunasi justru sampai 103,59%, melampaui kuota yang tersedia,” papar Anna.
“Dari 213.320 kuota jemaah haji reguler, yang berangkat ke Arab Saudi 213.275 jemaah. Artinya, sampai akhir pemberangkatan, hanya 45 kuota yang tersisa karena ada jemaah batal berangkat tahun ini dan secara waktu sudah tidak cukup untuk mengurus dokumen administrasi penggantinya. Sisa 45 kuota ini terkecil dalam 10 tahun terakhir," sebut Anna lagi.
Jadi, kata Anna, data pelunasan biaya ini gamblang dan mudah dicek.
Para politisi juga bisa mengaksesnya dengan mudah melalui Siskohat.
BACA JUGA:Masuk Gelombang 2, Sebanyak 93.614 Jemaah Haji Tiba di Tanah Air
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
