Kontroversi 18 Paskibraka Muslimah Diminta Lepas Jilbab, BPIP: Tak Ada Paksaan dan Sudah Tanda Tangan
Sebanyak 18 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melepas jilbab ketika pengukuhan jadi sorotan publik. Kondisi tersebut menuai sejumlah protes mulai dari pemerintah daerah, pengurus PPI, MUI dan juga DPR RI serta masih banyak lainny--kolase
Dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Umum PPI Gousta Feriza yang dirilis pada Rabu 14 Agustus 2024, mereka dengan tegas menolak dugaan aturan atau tekanan terhadap anggota Paskibraka 2024 berjilbab untuk melepas jilbab mereka.
"Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas 'kebijakan' atau mungkin ada 'tekanan' terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat (nasional) tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan Hijab/Jilbab untuk melepaskan hijab/jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka," begitu tulis PPI.
BACA JUGA:Jembatan Lalan Putus, Pemkab Muba Minta Kapal Batubara Tanggung Jawab
BACA JUGA:Nova Arianto Genjot Punggawa Timnas Indonesia U17, TC di Bali Fokus Latihan Fisik Pemain
ISTANA TEGASKAN PASKIBRAKA PUTRI TETAP BOLEH BERJILBAB
Adanya polemik tersebut, membuat pihak Istana akhirnya berbicara.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan jika anggota Paskibraka Muslima yang mengenakan jilbab akan tetap berjilbab pada saat upacara peringatan HUT ke 79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti.
"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," tegas Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.
BACA JUGA:TEGAS! MenPAN RB Tolak Tenaga Honorer Kriteria Ini Jadi PPPK 2024
Heru menyebutkan beberapa anggota Paskibraka putri memang terlihat mengenakan jilbab hitam saat gladi bersih di IKN Nusantara pada Rabu 14 Agustus 2024.
Akan tetapi, Ia mengatakan jika BPIP tidak melaporkan soal perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada Istana.
Namun demikin, BPIP telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hasilnya adik-adik putri harus sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab ya tetap gunakan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
