Ciptakan Situasi Kondusif Jelang Pilkada, Ini yang Dilakukan Kapolres Pagaralam

Surat edaran itu isinya keharusan bagi para ASN dan Pegawai Pemkot Pagaralam untuk menjaga sikap netralitas pada saat pelaksanaan proses Pilkada Serentak 2024 mendatang. 

Pasalnya sebagai pejabat publik, keabsahan sikap independen para ASN dan PPPK diikat dengan sumpah dan janji setia kepada Peraturan negara. 

Larangan tersebut  ditandatangani langsung oleh Pj Walikota Pagar Alam, H Lusapta Yudha Kurnia, tertanggal 29 Agustus 2024, yang termuat pada surat keputusan d No : 800/903/BKPSDM/2024 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilingkungan Pemerintah Kota Pagaralam.

BACA JUGA: Israel Serang Tepi Barat, Tewaskan 18 Warga, Termasuk Komandan Hamas Tulkarem

BACA JUGA:Direstui Gubernur! Calon Kabupaten Baru di Kalimantan Tengah Ini Masih Harus Bersabar, Kok Bisa?

Aturan tersebut  yakni ASN tak boleh memasang Baleho, Spanduk ataupun alat peraga lainnya terkait salah satu calon  peserta pemilu dan pemilihan, 

ASN dilarang lakukan  sosialisasi, kampanye melalui medsos online, bakal calon maupun calon peserta pemilu, 

ASN dilarang hadir dalam kampanye pasangan bakal calon, dan memberi dukungan dan tindakan secara aktif, 

ASN dilarang memposting, comment share, like, atau bergabung dan follow pada group akun pemenangan bakal calon.

BACA JUGA:Inilah Proyek Warisan Belanda Tertua di Indonesia, Kini Menjadi Daya Tarik Wisata Masyarakat Grobogan

BACA JUGA:Kolaborasi Menjawab Tantangan Produksi Migas Nasional, PHE Gelar Kegiatan Ini

ASN dilarang  posting pada medsos atau media lain yang dapat diakses publik.

Dilarang Ikut Kampanye

Lalu dilarang foto bersama dengan bakal calon, timses dengan memperagakan simbol keberpihakan.

ASN tak boleh ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Hari Ini 4 Oktober 2024, Wilayah Sumsel Diguyur Hujan Siang hingga Malam Hari

Sumber: smsi