INDONESIA MENYALA! Dukung Keputusan ICC, Desak Penangkapan Netanyahu Segera Dilaksanakan

BACA JUGA:Ajudannya Bocorkan Dokumen Rahasia, Netanyahu Terlibat Skandal Intel Gaza?

BACA JUGA:Dituding Terlibat Serangan Drone ke Rumah Netanyahu, Iran Tegaskan Hal Ini

Atas perintah penangkapan tersebut, para pemimpin politik Israel, termasuk Netanyahu sendiri, menuduh ICC yang berbasis di Den Haag tersebut bersifat antisemit dan mengucilkan Israel

Bahkan Netanyahu menyamakan keputusan ICC tersebut, dengan persidangan Dreyfus.

Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang juga terancam ditangkap, usai keluarnya surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)[email protected]

Sebuah persidangan pada 1894 terhadap kapten tentara Prancis keturunan Yahudi, yang merupakan salah satu dari contoh antisemitisme pra-Holocaust yang paling menonjol.

Terhadap keputusan ICC tersebut, Netanyahu mengatakan menolak tindakan dan tuduhan yang tidak masuk akal dan salah dari pengadilan pidana internasional, badan politik yang dia sebut bias dan diskriminatif.

BACA JUGA:Rumahnya Dihantam Drone Kamikaze, PM Israel Netanyahu dan Istri Lolos dari Maut

BACA JUGA:Iran Tembakkan Ratusan Rudal Hipersonik ke Israel, Netanyahu Beri Tanggapan Keras Ini

Senada dengan Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menggambarkan surat perintah penangkapan sebagai bukti bahwa ICC antisemitisme dari awal hingga akhir.

11 LSM Prancis desak penangkapan Netanyahu

Sementara itu, 11 organisasi non-pemerintah mendesak Prancis untuk menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Organisasi non-pemerintah atau LSM tersebut, termasuk Ligue de Droit de l’homme (LDH) dan Asosiasi Solidaritas Palestina Prancis (AFPS), mengeluarkan pernyataan meminta Prancis untuk bertindak berdasarkan surat perintah tersebut.

BACA JUGA:Balas Kematian Nasrallah? Houthi Tembakkan Rudal dengan Target Netanyahu

BACA JUGA:Houthi Tembakkan Rudal Hipersonik ke Israel Tengah, Ini Komentar Pedas Netanyahu

Pernyataan tersebut menekankan perlunya Perancis untuk memastikan penangkapan para pejabat jika mereka memasuki wilayah Perancis.

Sumber: