Pemkot Lubuklinggau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

LUBUKLINGGAU,PALPRES.COM- Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024 bersama Kemendagri via zoom meeting di Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Selasa, 3 Desember 2024.

Nampak hadir staf ahli Wali Kota Lubuk Linggau Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaluddin, Kepala Disperindag, Medhioline Sapta Windu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tegi Bayumi dan Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo.

Dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan surat edaran bersama tentang penguatan tata kelola penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan  inflasi pada November lalu dibandingkan November tahun 2023 mengalami penurunan diangka 1,55 persen dari Oktober yang lalu 1,17 persen.

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Nilai Pasar Bukit Sulap Perlu Direnovasi Agar Terkesan Modern

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Ikuti Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah Pusat

Ini adalah angka inflasi terendah selama Indonesia merdeka, bahkan telah mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna.

"Memang terjadi kenaikan inflasi dari Oktober ke November sebesar 0,3 persen, namun masih dalam kondisi terkendali. Rentang target kita dari pemerintah pusat antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Apabila pemerintah bisa mencapai angka tersebut akan menjaga equilibrium atau keseimbangan," ujarnya.

Menurutnya,  Negara Indonesia bukan negara konsumen seperti Singapura. Singapura hanya menargetkan serendah mungkin karena meraka tidak ada produsen sedangkan Indonesia memiliki produsen karena banyak pabrik, petani dan nelayan, jadi target Indonesia tidak boleh lebih rendah dari 1,5 persen.

"Apabila dibawah 1,5 persen masyarakat akan senang karena harga-harga terjangkau akan tetapi para petani dan nelayan mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional," tandasnya.

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Rapat Penyampaian Program Kerja TPAKD 

Tidak boleh juga diatas 3,5 persen, memang menyenangkan produsen, namun menyulitkan masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Saat ini daya beli masyarakat sangat baik terlihat dari perawatan pribadi dan jasa lainnya diangka 0,64 dan penyediaan makan-minum di angka 0,17 yang artinya masyarakat mempunyai uang untuk ke restauran, dibandingkan bulan lalu makan-minum 0,59 persen sementara sekarang diangka 0,78 kemungkinan karena adanya Pilkada kemarin, natal dan tahun baru akan mengalami kenaikan lagi," katanya.

Mengenai Indonesia diaspora, banyak pekerja migran Indonesia diluar negeri angkanya lebih kurang 8 juta,  banyak yang bekerja di sektor non skill seperti di perkebunan kelapa sawit, house asisten dan lain-lain yang rentan dieksploitasi dan perdagangan orang, maka perlu penangan khusus dan sinergi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama di sentra Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT.

Sumber: