Kemenag Adopsi Pola Transformasi Kemendikdasmen untuk Mengakselerasi PPG Guru Madrasah

PALPRES.COM- Menteri Agama Nasaruddin Umar saat puncak peringatan Hari Guru Nasional Kementerian Agama, 29 November 2024, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru madrasah dan guru agama pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan lainnya.

Menag memberi waktu dua tahun untuk proses penuntasan ini.

Hal ini direspon cepat oleh jajaran Ditjen Pendidikan Islam. Sejumlah langkah konkrit dilakukan baik pada aspek kebijakan maupun dukungan anggaran.

Sosialisasi secara daring telah dilakukan kepada seluruh Kapala Bidang Pendidikan Madrasah (Pendis) Kanwil Kemenag Provinsi dan Kasi Penmad Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, agar mereka memiliki pemahaman yang sama.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenag Minta Majelis Taklim jadi Ruang Edukasi Masyarakat tentang Moderasi Beragama

BACA JUGA:81 Peserta Ikuti Seleksi Petugas Haji Tahap II, Kakanwil Kemenag Sumsel Jamin Transparansi

Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa pihaknya akan melalukan akselerasi penuntasan PPG bagi guru madrasah.

Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memastikan kualitas pendidikan madrasah dapat berjalan seiring.

Menurutnya, saat ini tercatat ada 484.768 guru madrasah masih belum mengikuti PPG.

Ini belum termasuk guru Pendidikan Agama Islam dan agama lainnya pada sekolah.

BACA JUGA:Pembinaan ASN, Menteri Agama Berpesan ASN Kemenag Sumsel Pertahankan Kearifan Lokal

BACA JUGA:Kemenag Gelontorkan Anggaran Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS di 2025

"Semua guru madrasah, baik negeri maupun swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik dan telah memenuhi syarat (eligibel) akan diikutkan PPG dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Prosesnya pun lebih simpel dengan dilakukan seleksi adminaitrasi dan portofolio guru," katanya di Jakarta, Rabu 11 Desember 2024.

Abu Rokhmad menjelaskan bahwa Kemenag akan mengadopsi pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan menambahkan komponen pendampingan.

Sumber: