Reses Dapil V DPRD Sumsel, Warga OKU Selatan Minta Perbaikan Jalan

OKUS, PALPRES.COM - Saat ini masih banyak jalan di Kabupaten OKU Selatan dalam kondisi rusak hingga tak nyaman dilalui. 

Hal ini diketahui dari banyaknya warga di kabupaten tersebut yang minta dilakukan perbaikan jalan.

Permintaan-permintaan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Sumsel asal Dapil V pada gelaran dialog di sejumlah tempat

Kegiatan ini dalam rangkaian reses masa sidang II tahun 2025 DPRD Sumsel.

Anggota DPRD Sumsel asal Dapil V--

Reses kelompok Dapil V diikuti Ketua DPRD Sumsel yang juga anggota Dapil V DPRD Sumsel yakni Andie Dinialdie,SE.,MM  (Partai Golkar) dan Isyana Lonitasari, SH (PPP) selaku koordinator, beranggotakan ; Sri Mulyadi, SE., M.Si (Partai Gerindra), At Thahirah Putri Lestari, SE (Partai Demokrat), Fathan Qoribi, ST (PKB), Andri Fitriansyah, ST, MM (Partai Nasdem), dan Mirza Gumay, S.IP (PAN).

Selama sepekan masa reses pada 10 hingga 17 Februari 2025, rombongan Dapil V menemui warga di Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan. 

Di OKU Selatan, Dapil V mengadakan beberapa pertemuan di Kecamatan Banding Agung yakni di Desa Tanjung Harapan, Desa Ruos, Desa Telanai, dan Desa Sidodadi. Kemudian ke Kecamatan Mekakau Ilir tepatnya di Desa Teluk Agung dan Desa Selabung Belimbing.

Selanjutnya ke Kecamatan Pulau Beringin menggelar dialog di Desa Kemu, Desa Pematang Obar, dan Desa Pulau Beringin. 

Kedatangan rombongan dapil V disambut hangat warga Teluk Agung-Rossa-

Terakhir ke Kecamatan Kisam Ilir dan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir.

Anggota Dapil V yang juga Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dibincangi usai kegiatan reses mengatakan, berbagai aspirasi disampaikan warga OKU Selatan pada setiap pertemuan yang digelar. Sebagian besar warga minta perbaikan jalan.

Menurut Andie, dari begitu banyak aspirasi yang masuk, ada yang menjadi prioritas Dapil V, seperti pada pertemuan di Desa Tanjung Harapan, warga minta perbaikan jalan provinsi di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT). 

Warga di sini juga menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang tidak lulus PPPK.

Sumber: