PT Tirta Fresindo Jaya Diminta Lebih Terbuka Soal Loker dan CSR

Reses Tahap III Tahun 2022 Dapil X DPRD Sumsel

KEBERADAAN PT Tirta Fresindo Jaya Plant Banyuasin dirasa belum banyak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Perusahaan yang masuk grup Mayora ini diminta bisa lebih terbuka, terutama masalah lowongan kerja (loker) dan penyaluran CSR.

Permintaan ini diutarakan Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Salinan, SSos, saat berdialog dengan anggota DPRD Sumsel asal Dapil X yang berkunjung ke PT Tirta Fresindo Jaya dalam rangka reses tahap III tahun 2022.

Reses berlangsung selama sepekan pada 1 hingga 8 Desember 2022. Anggota Dapil X yang mengikuti reses yakni Muhammad F. Ridho, ST, MT selaku koordinator didampingi para anggota Nasrul Halim, SH; Muhammad Yaser, SE; Nadia Basyir, SE; Marzuki, SE; Maliono, SH; dan Herman.

Anggota Dapil X DPRD Banyuasin-Rossa-palpres.com

Pada kesempatan ini, Camat Talang Kelapa, Salinan mengeluarkan uneg-uneg terhadap perusahaan. Dia mengutarakan, masih sangat sedikit warga Talang Kelapa yang bekerja di perusahaan grup Mayora itu. 

Camat pun minta agar PT Tirta Fresindo Jaya lebih terbuka dalam penerimaan karyawan. Saat ada penerimaan atau lowongan kerja hendaknya disampaikan ke pihaknya.

“Agar kami dapat memberitahu kepada masyarakat, khususnya di ring 1, dan kami minta warga di sini dapat diutamakan sesuai dengan kemampuan mereka,” tutur Salinan.

Senada disamapaikan Plt Lurah Sukomoro, Susilawati. Dia membeberkan betapa susahnya warga setempat untuk bisa diterima di PT Tirta Fresindo Jaya. Bahkan hal ini sering dikeluhkan warga yang tinggal di ring I perusahaan.

"Kami ini idak minta untuk jabatan manajer. Kami sadar diri, mereka melamar sesuai dengan kemampuan," ujar Susilawati. 

Koordinator dapil X, MF Ridho Memberikan kata sambutan-Rossa-palpres.com

Keterbukaan lain yang diharapkan dari perusahaan ini adalah masalah CSR. Menurut Camat, dengan adanya keterbukaan, pihaknya bisa memberitahu perusahaan kegiatan apa yang benar-benar dibutuhkan warga sehingga penyaluran CSR bisa benar-benar bermanfaat untuk warga. 

Tak hanya camat dan lurah yang mengeluarkan keluhan, bahkan pihak Dapil X pun sengaja datang ke PT Tirta Fresindo Jaya untuk mendesak perusahaan tersebut mencantumkan nama Sukomoro, Banyuasin pada label Le Minerale yang diproduksi. Pasalnya, air yang diolah menjadi Le Minerale itu bersumber dari air tanah Sukomoro.

Koordinator Dapil X, Ridho dengan tegas menyatakan, sudah seharusnya pada label Le Minerale yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya  ditambahkan kata: sumber air dari Sukomoro, Banyuasin. “Dengan demikian dapat membawa nama Banyuasin dan menjadi terkenal,” kata Ridho.

Lebih jauh Ridho mengatakan, permintaan agar nama Sukomoro, Banyuasin dicantumkan pada label Le Minerale sudah lama disampaikan. Tepatnya sejak pertama hal ini diketahui berkat temuan Komisi IV DPRD Sumsel tahun 2021. Kala itu Komisi IV melakukan kunjungan kerja di perusahaan grup Mayora ini. 

Dapil X ketika gelar reses tahap III-Rossa-palpres.com

“Jadi setiap kemasan botol Le Minerale tertulis air mineral dari pegunungan, sementara dari A sampai Z  baik botol, air, kemasan, maupun pabriknya dari Sukomoro semua. Jadi kami minta, khususnya air mineral yang diproduksi dari Sukomoro, labelnya tolong diganti. Kami minta segera dievaluasi dari pihak pabrik, yang diproduksi melalui pabrik Sukomoro harus label Sukomoro Banyuasin,“ tegas MF Ridho. 

Menanggapi permintaan anggota Dapil X DPRD Sumsel ini,  Manager Factory PT Tirta Fresindo Jaya, Marko, mengatakan, permintaan untuk mengubah label kemasan air mineral akan mereka tampung dan disampaikan ke bagian research and development perusahaan. Marko juga berjanji akan memberi perhatian dalam hal penerimaan karyawan dan penyaluran CSR.

Selain menyampaikan keluhan ke pihak perusahaan, Dapil X juga menerima aspirasi dari karyawan PT Tirta Fresindo Jaya. Aspirasi berupa keluhan terhadap kondisi jalan lintas Palembang – Betung yang bergelombang sehingga menyebabkan macet dan kecelakaan. 

Suasana pertemuan di PT Tirta Fresindo Jaya-Rossa-palpres.com

Tak hanya ke PT Tirta Fresindo Jaya, rombongan Dapil X  DPRD Sumsel juga mengunjungi PT Alam Perkasa Lestari (APL). Di sini rombongam diterima oleh Chairul dari Dept. Head HRD. 

Dijelaskan Chairul, minuman Ale Ale yang diproduksi perusahaan ini juga dihasilkan dari air tanah di area pabrik. Air ditampung dan diolah untuk disterilkan. Disampaikan juga bahwa perusahaan ini mendapat penilaian pengolahan limbah cair terbaik oleh Pemkab Banyuasin.

“Untuk penyerapan tenaga kerja, sebanyak 159 warga Palembang bekerja di sini, 120 orang warga Banyuasin. Dari total tenaga kerja, 46,63 persen adalah warga Banyuasin,” ujar Chairul.   

Mengenai program CSR, menurut Chairul, dana disalurkan untuk perbaikan jalan, pembagian sembako, santunan anak yatim, pembagian kotak sampah, saluran air, dan lampu tenaga surya.  

Guna menyerap lebih banyak aspirasi warga, rombongan Dapil X DPRD Sumsel kemudian mengunjungi dan berdialog dengan warga di beberapa tempat diantaranya Kecamatan Suak Tapeh menemui warga di Desa Duren Daun, Desa Air Senderis, Desa Lubuk Lancang, dan Desa Talang Ipoh.

Warga Kabupaten Banyuasin memadati pertemuan dengan dapil X DPRD Sumsel ketika reses-Rossa-palpres.com

Lalu ke Kecamatan Pulau Rimau yaitu di Desa Majarta, Desa Dana Mulya, dan Desa Budi Asih, Desa Sumber Rezeki, dan Desa Tirta Mulya. Kemudian, rombongan juga mengunjungi warga di Kecamatan Banyuasin III meliputi Desa Pangkalan Balai, Desa Kedondong Raye, Desa Setereo, Desa Mulya Agung, dan Desa Kayuara Kuning. 

Aspirasi yang diserap dari desa-desa di Kecamatan Suak Tapeh antara lain seperti yang disampaikan  Camat Suak Tapeh, Bambang Setiadi, yang minta normalisasi sungai dilanjutkan, lalu Babin Kamtibmas Polsek Betung minta tambahan anggota dan kantor. 

Sedangkan Supri Supriyadi, warga, menyampaikan di kecamatan ini banyak perusahaan sawit, salah satunya Sawit Andalan Lestari. Akan tetapi hingga kini perusahaan itu belum menyiapkan lahan plasma.  

“Kami juga minta pemerintah mengontrol CSR dari setiap perusahaan itu, untuk warga sekitar,” katanya. 

Saat di Kecamatan Banyuasin III, Kades Sukaraja, Solimin, minta sarana air bersih untuk Desa Sukaraja dan Desa Sukaraja Baru. 

“Warga di sini kesulitan air bersih. Sehingga saat kemarau kami ambil air ke Desa Lubuk Lancang. Untuk itu kami mohon dibangunkan PDAM,” katanya.

Suasana pertemuan saat reses di PT Alam Perkasa Lestari-Rossa-palpres.com

Sementara Ketua BPD Desa Tanjung Laut, Maryadi, mengharapkan bantuan ruang kelas baru, PDAM, dan seragam untuk karang taruna. 

Pada kesempatan ini, Kades Lubuk Lancang mengucapkan terimakasih kepada anggota Dapil X yang telah memperjuangkan normalisasi sungai sehingga banyak sawah yang bisa digarap. Namun diakui, sebelumnya warga sempat menahan peralatan pemborong selama lima hari karena pengerjaannya belum maksimal, namun kini masyarakat meminta pekerjaan ini dituntaskan. 

Menanggapi semua aspirasi itu, Koordinator Dapil X, MF Ridho menjelaskan, mekanisme untuk mendapatkan anggaran dari provinsi, mulai dari usulan hingga dana, dititipkan ke Pemkab Banyuasin untuk dibangunkan.  

“Kami dari Dapil X DPRD Sumsel selalu berjuang agar kabupaten ini bisa mendapatkan banyak alokasi anggaran. Alhamdulillah semuanya tidak sia sia, dan kita termasuk salah satu daerah yang mendapatkan bangub terbesar kalau tidak salah yang ke-2 dari provinsi,” ujar Ridho.

Terkait usulan pembangunan PDAM, Ridho mengatakan, kalau ini murni tanggungjawab Pemkab Banyuasin. Namun pada tahun 2018 ada bantuan pipa dari Pemprov Sumsel yakni pipa menengah. Sedangkan pipa jaringan ke rumah tangga wewenang Pemkab Banyuasin. “Nanti masalah ini akan kita sampaikan kepada bupati,” ujar Ridho.

Salah satu karyawan PT. Tirta Fresindo Jaya menyampaikan aspirasinya ke dapil X

Untuk aspirasi normalisasi sungai, anggota Dapil X, Nasrul Halim, mengatakan, dalam APBD 2022, pihaknya telah berhasil memperjuangkan anggaran normalisasi Sungai Bantung dan Sungai Tanjung Aga Rp 10 miliar. "Melalui reses ini kami akan sampaikan kepada gubernur agar normalisasi sungai kembali dilanjutkan melalui bangub," ujar dia.

Anggota Dapil X, Maliono menanggapi usulan pembangunan kantor Polsek. Menurutnya, kepolisian punya dapur sendiri, namun tidak menutup kemungkinan daerah bisa membantu melalui dana hibah.

Terkait banyaknya perusahaan yang belum melakukan plasma, pemberian CSR bagi masyarakat sekitar dan aspirasi lainnya, anggota Dapil X, Nadia Basyir, Muhammad Yaser, Marzuki, dan Herman mengatakan masalah ini akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel dan pihak terkait lainnya agar ditindaklanjuti.

Pada kesempatan yang sama rombongan Dapil X juga menyerahkan bantuan untuk masjid yang ada di wilayah itu. 

 

Sumber: palpres.com