Banner Honda PCX

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Sumsel, Anggota DPD RI Hj Eva Susanti: Kaji Ulang Kebijakan Distribusi dan Pemasaran

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Sumsel, Anggota DPD RI Hj Eva Susanti: Kaji Ulang Kebijakan Distribusi dan Pemasaran

Hj Eva Susanti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyoroti kelangkaan gas elpiji 3kg.--

JAKARTA, PALPRES.COM – Langkanya gas elpiji 3 kg di Sumsel mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI.

Hj Eva Susanti salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyoroti hal ini.

Pasalnya politisi yang telah menjabat dua periode ini menerima banyak laporan dari masyarakat.

Khususnya mengenai sulitnya memperoleh gas subsidi yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat kecil.

BACA JUGA:TEGAS! Presiden Prabowo Instruksikan Agar Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg

BACA JUGA:Dampak Langkah dan Harga Mahal, Disperindag Muba Sidak Agen Gas LPG 3 Kg

Eva Susanti menegaskan bahwa gas 3 kg merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.

Ia meminta pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan distribusi dan pemasaran tabung gas bersubsidi agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Alhamdulillah sepertinya Bapak Presiden telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi kelangkaan Gas 3 Kg" ujar Eva.

“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat tentang kelangkaan gas 3 kg di pasaran. Ini adalah persoalan serius karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai karena kebijakan pemerintah, rakyat yang menjadi korban,” tegas Eva Susanti.

BACA JUGA:Pj Wako Lubuk Linggau H koimudin Pimpin Rapat Pembahasan Kelangkaan Gas 3 Kg

BACA JUGA:Pertamina Hulu Sanga Sanga Melebihi Target Produksi Migas Awal Tahun 2025

Perempuan yang akrab disapa Ayuk Eva meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan pihak terkait, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pemasaran gas subsidi.

Ia menilai bahwa kebijakan yang tidak tepat dalam penyaluran gas 3 kg bisa merugikan masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada subsidi ini.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: