DATA AMBURADUL! DPR Desak KemenPAN RB dan BKN Segera Lakukan Sinkronisasi Data PPPK

PALPRES.COM - Ketidakcocokan data antara pemerintah pusat dan daerah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja (PPPK) kembali mencuat.

Bahkan, persoalan ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI lantaran berdampak langsung pada ribuan tenaga honorer yang masih menanti kepastian status mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian PANRB dan BKN, anggota Komisi II DPR menyoroti progres penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, rencana pengangkatan PPPK paruh waktu, hingga pembahasan RPP Manajemen ASN.

Akan tetapi, yang paling mencuat adalah soal data yang masih amburadul sehingga berujung pada kerugian nyata bagi tenaga honorer.

BACA JUGA:DTSEN Diterapkan, Pemerintah Tambah Jumlah Penerima Bansos PKH BPNT Tahap 3!

BACA JUGA:JANGAN SALAH! Ini Daftar Lengkap Pakaian Dinas PPPK Paruh Waktu Senin Hingga Jumat

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu menegaskan bahwa data yang tidak sinkron bukanlah persoalan administratif belaka.

“Banyak honorer yang sudah ikut seleksi, bahkan dinyatakan lulus, tapi gagal diangkat hanya karena data pusat dan daerah tidak sama.

Ini jelas merugikan mereka, padahal mereka sudah berjuang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan masih ada honorer, khususnya tenaga kesehatan, yang puluhan tahun mengabdi tanpa diakomodasi dalam database resmi.

BACA JUGA:Ada Saldo DANA Rp 80.000 Khusus Hari Ini, Caranya Gampang Banget Buat Kamu Klaim!

BACA JUGA:Sinergi OJK dan Pemprov Sumsel, Runners IJK Meriahkan Road to Sultan Muda DIGINATION Run 2025

“Ada tenaga medis yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun, tapi namanya tidak muncul di data BKN.

Mereka itu manusia, bukan angka yang bisa dihapus seenaknya dan mereka berhak atas kepastian,” tegasnya.

Sumber: