Realisasi belanja pegawai tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal ini dipengaruhi pemberian tambahan 50% tunjangan kinerja pada THR 2022. Kinerja realisasi belanja barang juga lebih rendah dari tahun lalu.
BACA JUGA:BPKP Dorong Realisasi Belanja Pemerintah dari Produk Dalam Negeri
Sebabnya antara lain, adanya perubahan kebijakan internal pada Kementerian/Lembaga, dan lambatnya penetapan juknis pelaksanaan kegiatan. Termasuk masih ada juknis yang belum diterbitkan, seperti belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang berakibat kepada penundaan proses PBJ (belanja barang).
Sama dengan belanja pegawai dan belanja barang, realisasi belanja modal juga lebih rendah dibandingkan 2021. Sebabnya, adanya pekerjaan yang selesai di tahun 2020, tetapi pembayaran termin terakhir di-carry over ke awal tahun 2021.
Kendala lainnya yaitu proses PBJ dari (belanja modal) yang tidak sesuai rencana, terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK. Selain itu, masih terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang dan kegiatan yang masih menunggu petunjuk teknis.
Belanja sosial meningkat sebesar 28,21% atau Rp5,82 miliar dari bulan lalu. Penyaluran belanja sosial ini sangat bergantung pada juknis yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
Kendala yang dihadapi dalam realisasi belanja ini adalah masih terdapat perubahan data identitas penerima bantuan. Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,74 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,72 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp17,73 miliar.
Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp37,30 miliar, DAK non Fisik Rp1,37 triliun, dan Dana Desa Rp892,72 miliar. Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp126,64 Miliar. Lebih rendah 1,52% dari tahun lalu.
Sebabnya, masih dalam tahapan pengadaan, untuk DAK Fisik. Serta masih dalam tahapan penetapan APBDes dan proses perekaman KPM, untuk Dana Desa. RIL/DVI