PALEMBANG, PALPRES.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat di tengah krisis dan ketidakpastian global. Situasi global ini dinilai memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia terutama daerah yang perekonomiannya berbasis komoditas.
Demikian diungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers terkait APBN KiTa Edisi Agustus 2022, melalui kanal Youtube Kemenkeu, Kamis (11/08/2022).
Sri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami tren perlembatan di sebagian negara bahkan mencatat kontraksi dalam kuartal dua di tahun 2022.
Faktor perlambatan sendiri diakibatkan perang Ukraina dan krisis energi di eropa, penurunan investasi di Amerika Serikat, serta zero covid policy and krisis proporter di Tiongkok.
BACA JUGA:RAPBN 2023 Dirancang Fleksibel, Menkue: Sering Kita Sebut Shock Absorber
“Akibatnya, prospek pertumbuhan ekonomi global melemah akibat berlanjutnya konflik geopolitik, meningkatnya risiko stagflasi dan volatilitas pasar keuangan global,” jelasnya.
Namun, kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia. Sri mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat di tengah krisis dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ini ditopang kinerja konsumsi dan ekspor.
“Secara spasial, pertumbuhan positif terjadi di seluruh Indonesia, terutama pada provinsi yang peerkonomiannya berbasis komoditas,” jelasnya.
Penguatan ekonomi ini dilihat dari semua pulau di Indonesia yang mengalami pertumbuhan terutama di kuartal 2 ini.
BACA JUGA:Tiga Fondasi Prioritas di Era Jokowi, Presiden: 2030, APBN Diperdiksi Naik Tiga Kali Lipat
Beberapa pulau bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi di atas perekonomian nasional seperti Pulau Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua tumbuh tinggi di atas perekonomian nasional.
“Sumber pertumbuhan tertinggi masih disumbang Jawa sebesar 3,32%, kemudian Sumatera 1,05% dan Sulawesi 0,43%. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari kenaikan harga komoditas unggulan terutama sektor pertambangan, terjadi pada Maluku dan Papua, Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara,” sebutnya.
Meski APBN pada bulan Juli surplus, Sri mengaku perlu langkah antisipasi dalam pemenuhan belanja subsidi dan kompensasi.
Untuk itulah, APBN akan terus dipertahankan sebagai shock absorber dan pendukung konsolidasi fiskal 2023. APBN juga menjadi pondasi penting dalam menghadapi dinamika global dan menyehatkan fiskal ke depan.
BACA JUGA:Anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK Mesti Masuk APBN, Jangan Bebani APBD!