Penerimaan Pajak di Sumsel Masih Baik-Baik Saja, Ini Rahasianya!

PALEMBANG – Di tengah “musibah” perpajakan yang melanda di pusat, ternyata tidak berpengaruh di Sumatera Selatan (Sumsel) alias masih baik-baik saja. 

Di mana penerimaan negara dari sektor pajak di Sumsel justru menunjukkan kinerja menggembirakan.

Sebagaimana terungkap dalam kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sumatera Selatan per 28 Februari 2023 yang resmi dikeluarkan Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumsel yang beranggota seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan unit Kementerian Keuangan Sumatera Selatan (Sumsel).

Mewakili Forum ALCo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana merinci, pendapatan negara di Sumsel tumbuh 42,68% dari tahun lalu.

BACA JUGA:Forum ALCo Sumsel Blak-Blakan Beber Kinerja APBN 2022, Realisasi Pendapatan Negara Over Target

Sementara dari sisi belanja, belanja negara tumbuh negatif 8,15%, realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp2,62 triliun. 

Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,36 triliun, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp60,66 miliar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp202,28 miliar.

“Kontribusi penerimaan pajak adalah sebesar 89,97% dari seluruh total penerimaan negara di Sumsel,” beber Lydia. 

Ia menambahkan, kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini disebabkan beberapa faktor, yakni aktivitas atau transaksi ekonomi yang tetap terjaga baik, kenaikanangsuran PPh WP Badan, dan dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

BACA JUGA:Peran APBN Turunkan Angka Prevalensi Stunting dari Sisi Sanitasi di Sumatera Selatan, Berikut Rinciannya

Pada Februari 2023, pertumbuhan PNBP naik signifikan. Dibandingkan tahun lalu, penerimaan ini tumbuh 101,24%. 

Sebab utamanya disumbang oleh peningkatan dua penerimaan. Yakni Pendapatan Biaya Pendidikan yang merupakan pembayaran uang pendidikan untuk semester genap, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Dari sisi belanja negara, komponen Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif 12,72%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh program dukungan perlindungan sosial yaitu akselerasi Belanja Barang untuk Bantuan Pemerintah (Bantuan Simultan Perumahan Swadaya), dan percepatan penyaluran belanja sosial.

Realisasi belanja sosial ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Per 28 Februari 2023, telah tersalur Rp500 juta melalui Kementerian Sosial untuk kegiatan asistensi rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan anak.

Sumber: