PALEMBANG, PALPRES.COM - Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan (Sumsel) yang beranggota seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan di Sumsel kembali merilis kinerja dan fakta (KiTa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam rilis periode September 2022 ini mengungkap kinerja APBN Sumsel dari sisi pendapatan, pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 30 September 2022.
Realisasi belanja negara pada periode ini sebesar Rp27,92 triliun atau 65,57% dari pagu yang ditetapkan.
Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lidya Kurniawati Christyana, belanja negara ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta mencapai stabilitas perekonomian di Sumsel.
BACA JUGA:BPKP Dorong Realisasi Belanja Pemerintah dari Produk Dalam Negeri
Melalui belanja negara pula, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.
“Belanja negara di Sumsel terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,59 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp16,32 triliun,” beber Lidya, Kamis (3/11/2022).
Salah satu jenis belanja pemerintah pusat ini adalah belanja pegawai.
Belanja pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, termasuk gaji.
BACA JUGA:RAPBN 2023, Alokasi Anggaran Untuk Daerah Tembus Rp800 Triliun
Belanja ini mendorong pegawai Kementerian dan Lembaga menghasilkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sampai dengan 30 September 2022 realisasi belanja pegawai ini di Sumsel adalah sebesar Rp3,90 triliun.
Selain belanja pegawai sambung Lidya, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja barang Rp3,28 triliun, belanja modal Rp1,54 triliun, dan belanja sosial Rp15,54 milyar.
Sementara belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,96 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,53 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp768,66 miliar.
Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp115,21 miliar, DAK non Fisik Rp2,84 triliun, dan Dana Desa Rp1,96 triliun.