Tekanan inflasi tinggi mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.
“Hal ini mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global,” sebut Lidya.
Dia menambahkan, inflasi Indonesia sendiri meningkat meski masih relatif moderat dibandingkan peer countries.
Terlebih kata Lidya, Forum ALCo Sumsel mengungkap belanja wajib untuk mengendalikan inflasi di Sumsel.
Belanja itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemda (earmark 2%).
BLT BBM telah terealisasi sebesar Rp162,86 miliar kepada 552.057 keluarga penerima manfaat (KPM).
BSU yang diberikan sebesar Rp600.000 per pekerja yang memiliki gaji Rp3,5 juta perbulan telah disalurkan kepada 125.239 pekerja di Sumsel.
Total realisasi bantuan sosial seluruh pemda di Sumsel dari earmark 2% Dana Siaran Pers SP-11 /WPB.07/2022 Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Transfer Umum (DTU) adalah sebesar Rp2,87 miliar.
Belanja wajib pemda ini terdiri dari belanja bantuan sosial sebesar Rp250 juta, belanja penciptaan lapangan kerja Rp1,33 miliar, dan belanja perlindungan sosial lainnya Rp1,29 miliar.
“Belanja negara ini dapat dilakukan karena dukungan pendapatan negara,” ucap Lidya.
Pendapatan negara di Sumsel per 30 September 2022 terealisasi Rp14,37 triliun atau mencapai 86,69% dari target pendapatan yang ditetapkan.
Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp12,44 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,89 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp5,18 triliun atau tumbuh 56,68%.
Kontributor terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan dengan realisasi sebesar Rp6,13 triliun. APBN hadir di masyarakat melalui belanja negara.
“Pemerintah terus mewaspadai dan menerapkan disiplin fiskal dalam menjaga APBN agar tetap menjadi shock absorber, sehat, dan kokoh dalam menghadapi semua ancaman dan risiko,” tutup Lidya. (*)