JAKARTA, PALPRES.COM – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah strategis untuk mengusut dugaan suap tambang ilegal, yang melibatkan oknum petinggi Polri.
Penanganan dugaan suap tambang ilegal harus dilakukan secara transparan dan jujur.
Bambang Rukminto meminta Kapolri secepatnya menonaktifkan pejabat kepolisian yang terlibat isu kasus mafia tambang.
"Kapolri harus secepatnya melakukan langkah-langkah strategis mengusut kasus ini secara transparan," ungkap Bambang di Jakarta pada Senin, 7 November 2022.
BACA JUGA:Foto Diduga AH, Wanita Kebaya Merah, Beredar di Medsos
"Dan segera menonaktifkan pejabat yang terlibat agar tak ada konflik kepentingan dalam melakukan penyelidikan," sambungnya.
Munculnya isu mafia tambang di tubuh Polri menyusul adanya video pengakuan eks anggota Polri Aiptu Ismail Bolong, yang tersebar di media sosial.
Video testimoni Ismail Bolong mengklarifikasi sekaligus meminta maaf kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto viral.
Ia menyebut bahwa kabar terkait dana setoran pengepul tambang sama sekali tidak ada kebenarannya.
BACA JUGA: Penerimaan CPNS Kembali Dibuka Tahun 2023, Cek Formasinya Disini
Bambang menganggap kalau kasus video pengakuan Ismail Bolong juga harus ikut diusut tuntas oleh Kapolri.
"Pengakuan Ismail Bolong yang pertama menurut saya hasil pemeriksaan Divpropam Mabes Polri," pungkas Bambang.
"Mengapa tidak ditindaklanjuti dalam bentuk sidang etik atau proses pidananya?" tuturnya menambahkan.
Meski Ismail Bolong sudah mengkalrifikasi, bagi Bambang, hal itu tidak serta merta dapat meluruskan semua yang sudah disampaikannya di video pertama.
Malahan, menurutnya, pernyataan Ismail Bolong tampak membenarkan bahwa memang ada pemeriksaan internal oleh Paminal Div Propam Polri yang pernah dijabat Brigjen Hendra Kurniawan pada Februari 2022 lalu.