SIMDA yang merupakan produk BPKP yang diciptakan guna memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menciptakan output berupa laporan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.
SIMDA ini dibagi menjadi empat jenis antara lain SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan dan telah diimplementasikan di banyak pemerintah daerah.
Khusus untuk SIMDA BMD, dalam penatausahaan aset daerah, pengurus barang merupakan personil yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD.
Dalam melakukan pemrosesan data BMD, pengurus barang dapat memanfaatkan 5 menu Data Entry di aplikasi SIMDA-BMD yaitu: perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang milik daerah.
Aplikasi SIMDA Keuangan dan Pendapatan telah diterapkan oleh berbagai Pemerintah Provinsi di Indonesia.
Sampai dengan bulan September 2015, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Pemda yang menggunakan Aplikasi SIMDA untuk membantu pengelolaan keuangan daerah.
Sejak diterapkan, walau dapat dilihat adanya kemajuan, pastinya penerapan sistem baru disertai kendala, seperti kendala teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi, ataupun kendala kompetensi SDM.
Hasil kajian mengungkapkan bahwa perlunya faktor komitmen pimpinan dalam menjalankan sistem yang baru.
Menurut mereka walaupun pimpinan sudah puas dengan informasi yang disampaikan, namun pimpinan juga akan merasa belum puas dengan kelengkapan sistem jika sistem tersebut menghasilkan laporan keuangan yang belum mencakup laporan manajerial lainnya.
Akan tetapi, menurut kami masih ada komitmen pimpinan yang dianggap masih rendah dalam hal pengembangan sistem baru.
Hal ini dikarenakan pimpinan belum secara pro aktif dalam meminta informasi dan dalam proses pengembangan sistem untuk menghasilkan informasi laporan manajerial lainnya contohnya dalam hal penganggaran untuk pengadaan SIMDA online yang tidak tertata dalam APBD tahun berjalan.
Fenomena penerapan SIMDA juga terdapat faktor yang dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan sistem.
Sistem belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual, kemudian kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA Keuangan sehingga seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program SIMDA Keuangan dan yang terakhir permasalahan sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan
Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dari suatu proses pembinaan aset/barang milik Pemerintah Daerah meliputi adanya pemberian pedoman (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), proses bimbingan intensif, proses pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah.
Dengan demikian, berbagai upaya pengelolaan aset/barang milik daerah di atas, harus dilaksanakan secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan, karena berbagai bentuk upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.