"Kenapa 2 perusahaan bisa, berarti bisa. Tinggal antisipasi dan disiasati bahwa tadinya lewat jalur darat sekarang lewat jalur air," tambahnya.
Disinggung bahwa pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI meminta perlu kajian mendalam tentang penggunaan Sungai Batanghari sebagai jalur angkutan batu bara.
Al Haris mengambil keputusan sebagaimana telah ditetapkan.
"Saya kira jika posisi mendesak, saya selaku gubernur dan juga wakil pemerintah pusat di daerah, saya perlu menggunakan diskresi Gubernur. Itu boleh. Ketika daerah mendesak, perlu kepastian hukum, namun tidak ada undang-undang yang mengatur," tukasnya.
BACA JUGA:Catat! 7 Wisata Andalan Musi Banyuasin Cocok untuk Liburan Akhir Tahun
Ditegaskan Al Haris bahwa Diskresi tersebut diperbolehkan ketika daerah mendesak dan butuh kepastian hukum, tidak ada UU yang mengatur.
"Silahkan saja lewat di jalur sungai itu, boleh untuk dilewati," pungkasnya. *