Bahkan, pengurangan eselon III dan IV telah berlangsung lebih awal. Sering disebut subkoordinator.
"Tahun ini tidak ada lagi namanya sub kordinator, tetapi fungsional murni, sudah ada peraturannya sisa menunggu penerapannya," ungkapnya.
Saat ini PPPK lebih didorong maju dibanding penerimaan PNS.
Terkait pensiun dini massal PNS, Imran menjelaskan hal tersebut bukanlah pensiun lebih awal, tetapi pensiun pada saatnya dan ketika pensiun akan tergantikan oleh PPPK.
BACA JUGA:Beli Hyundai STARGAZER, Bebas Biaya BBM Hingga Jaminan Kemudahan Suku Cadang
Artinya, posisi yang ditingalkan PNS, tak lagi diisi oleh PNS baru. Pemda pun terikat dengan dengan seluruh regulasi dari pusat terkait PNS. Jika pensiun dini dijadikan kebijakan, Sulsel pun akan menjalankannya.
"Jika sekiranya Menpan-RB ingin melaksanakan di tahun depan, sisa dilaksanakan.
Kalau ditunda-tunda, ya, ditunda dulu," tuturnya.
Sementara itu aturan pemangkasan PNS dinilai sangat bagus.
BACA JUGA:Aplikasi Pinjol PinjamDuit Berizin OJK, Proses Aman Bunga Rendah dan Cepat Cair
Alasannya, Indonesia saat ini telah kelebihan PNS, sehingga membebani keuangan negara.
Gaji PNS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Misalnya PNS itu menumpuk di pemda, sedangkan di pendidikan dan kesehatan itu mengalami kekurangan tenaga kerja," kata Ali Armunanto, pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Di sisi lain, PNS menjadi pekerjaan favorit bagi masyarakat di Indonesia.
BACA JUGA:Hyundai Stargazer, Desain Futuristik dengan Fitur Melimpah, Cek Harga OTR Palembang
Tak heran, populasi PNS sangat banyak. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh PNS di Nusantara.