Anas menekankan, bahwa jangan lagi kehadiran satu inovasi juga diikuti pembangunan satu aplikasi baru.
“Kementerian PANRB atas arahan Bapak Presiden meminta semua instansi pemerintah tidak lagi bikin aplikasi.
Kita harus mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
Harus ada konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun eksternal guna pelayanan publik,” ulasnya.
BACA JUGA:BLT PKH dan BPNT Sembako 2023 Belum Cair, Cukup Lakukan 3 Hal Ini
Konsolidasi layanan digital, untuk, kedepannya berbasis pada data kependudukan.
Skemanya adalah ‘single sign on’ yang tak perlu banyak akun dan tak perlu unduh beragam aplikasi, yang kini dirintis lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
“Dengan basis data kependudukan, atas dukungan Menteri Dalam Negeri, ke depan masuk cukup lewat NIK, dan semua data sudah muncul. Arahan Presiden, semua harus ringkas,” pungkas Anas. *