PAGARALAM, PALPRES.COM - Pemerintah Kota Pagaralam berkomitmen pada tahun 2024 mendatang, angka stunting di Kota Pagaralam berada dibawah 10 persen.
Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni mengatakan, rembuk stunting adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan terlaksananya kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting, yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggungjawab, dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Anak-anak stunting, prosesnya terjadi sejak bayi di dalam kandungan, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.
"Agenda utamanya adalah program kegiatan rembuk stunting yang dilakukan pada tahun berjalan, komitmen pemerintah daerah dengan OPD terkait untuk program atau rembuk stunting yang akan dimuat dalam RKPD Renja OPD tahun berikutnya,” jelasnya, Rabu 31 Mei 2023.
BACA JUGA:Mulai 1 Juni 2023, Beli Pertamax Series dan Dex Series dan Bright Gas Bisa Raih Pajero Sport Dakkar
Ditambahkan Alpian, Pagaralam merupakan Kota dengan jumlah stunting paling rendah di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel.
“Jumlah anak stunting di tahun 2020 masih lumayan tinggi, ada 219 anak, tahun 2021 turun menjadi 131 anak dan alhamdulillah, di tahun 2022 menjadi 105 anak.
Secara presentase kita berada di 11,5 %, sedangkan target Nasional di tahun 2024 adalah di 14 %, hal ini patut kita syukuri, akan tetapi kerja-kerja untuk penurunan stunting ini harus terus dilakukan dengan menargetkan di 2024 berada di bawah 10 %,” tegasnya.
Ia menegaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak Balita akibat gizi kronis, karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, hingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak, sehingga anak terlalu pendek untuk anak seusianya.
BACA JUGA:Terbukti Simpan Ganja, Polisi Amankan 3 Pemuda, Siapa Saja Mereka?
Alpian menjelaskan, bahwa anak-anak stunting ini akan menjadi beban Negara di 25 tahun ke depan, karena anak stunting secara umumnya itu tingkat kemampuannya nanti di masa produktif akan sangat ketinggalan.
“Sebab itu, pemerintah melalui peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional menggunakan pendekatan baru dalam melaksanakan hal pendekatan keluarga stunting, yakni pendekatan intervensi gizi serta pendekatan multi sektor dan multi giat di semua tingkatan pemerintah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Beranjak dari hal tersebut, sambung Alpian, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bergotong-royong dalam mempercepat penurunan prevalensi angka stunting.
“Salah satu bentuk gotong-royong itu ialah dengan menjadi Bapak dan Ibu asuh stunting, gerakan ini merupakan program bantuan yang diberikan dari donatur sebagai orangtua asuh untuk penanggulangan masalah stunting, melalui kegiatan edukasi pola asuh orangtua anak stunting, serta dukungan dana untuk memenuhi gizi seimbang anak stunting,” harapnya. *