Temui KemenpanRB, Wabup Muba Sampaikan Komitmen Dorong Akuntabilitas dan Penurunan Angka Kemiskinan

JAKARTA, PALPRES.COM- Wabup Muba Rohman melakukan audiensi dengan Deputi Bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan kementerian PAN-RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto MSi, di Jakarta. 

Pertemuan ini membahas penyelarasan serta komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Muba.

Audiensi diterima langsung oleh Prof Erwan bersama Plt Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak, M Sc. 

Hadir mendampingi Wabup antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto MH, Staf Ahli Bidang Keuangan Haryadi Karim SE MSi, Kepala Bappeda Mursalin SE MM.

BACA JUGA:Muba Kembali Raih Predikat Pelayanan Prima Tingkat Nasional dari KemenpanRB

BACA JUGA:Usai Datangi Kantor KemenpanRB, DPRD dan Pemkab Muba Lanjut Datangi Kantor BKN, Ini Tujuannya

Kabag Organisasi Setda Hj Nurzahrawati , dari Inspektorat Muba Sailendra, dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH diwakili Pranata Humas Ahli Muda Slamet Rianto SE MSi, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny dan Staf OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan bahwa SAKIP merupakan instrumen penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. 

Menurut dia, birokrasi harus semakin adaptif, kreatif, dan inovatif agar mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang.

“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan Deputi Kemenpan RB. 

BACA JUGA:DPRD dan Pemkab Muba Usulkan Pengangkatan Seluruh Honorer jadi PPPK ke KemenpanRB

BACA JUGA:Pencaker Muba Kini Bisa Bikin Kartu Kuning di Mana Saja, Proses Lebih Cepat dan Mudah

Kita menyampaikan sistem pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan, terutama terkait SAKIP.

Sistem ini tidak hanya mengukur kinerja OPD, tetapi juga bisa menjadi dasar penentuan TPP dan mendorong percepatan pencapaian visi-misi kepala daerah, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan,” kata Kyai Rohman.

Sumber: