Jika masih ada oknum yang melakukan pengarahan dan pengondisian kepada KPM untuk berbelanja di warung tertentu maka hal itu melanggar dan segera laporkan.
Untuk KPM lain yang masih menunggu pencairan harap bersabar karena proses penyaluran bansos BPNT ini dilakukan secara bertahap bertahap.
Karena jika Bank BNI sudah mulai menyalurkan tidak menutup kemungkinan bank penyalur lainnya segera menyusul pencairannya.
Untuk daerahnya diantaranya Semarang, Tasik Kota, Jombang, Kota Depok, Pekalongan, Surabaya, Jakarta Selatan, Besuki, Kabuaten Probolionggo, Cirebon, Bekasi Indramayu, Bandung Timur, Pamekasan Madura, Sukabumi, Lumnajang, dan daerah Tulung Agung.
Namun tidak menutup kemungkinan bagi daerah lain yang kartu KKS nya diterbitkan oleh BNI juga ada saldo yang masuk sebesar Rp400.000 untuk bantuan BPNT alokasi mei-Juni 2023.
BACA JUGA:Ini Penyebab Bansos BPNT Tahap 3 Mei-Juni Rp400.000 Belum Cair
Lalu sudah sampai dimana proses penyaluran Bantuan BPNT Mei-Juni di Kementerian Sosial?.
Sebagaimana terpantau melalui aplikasi SIKS-NG di salah satu sampel daerah, namun harap dicatat untuk sampel daerah tidak mewakili untuk semua daerah jadi sifatnya sangat lokal untuk daerah tersebut saja.
dari update terbaru tersebut sudah ada bank yang berubah menjadi SPM yaitu BRI, dan 2 bank lagi sudah status SP2D.
Oleh karena itu tidak mustahil sudah ada KPM yang sudah melaporkan bantuan sudah cair untuk bank tertentu itu dikarenakan saat ini di Kemensos terus melakukan proses pengupdate an pencairan bagi KPM yang dinyatakan layak dan lolos verifikasi rekening untuk dibuatkan SP2D pencairan BPNT Mei-Juni sebesar Rp400.000 melalui KKS
BACA JUGA:Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Cair Hari Ini? Cek Jadwal Pencairan di Sini
Karena proses terus bergulir maka tidak mustahil ada KPM yang sudah menarik bantuannya.
Kesimpulannya, tidak semua waktu pencairannya sama di setiap daerah di Indonesia. Jangankan beda daerah, dalam satu daerah maupun bertetangga juga tidak selalu sama tanggal pencairannya, mengingat proses pencairan bansos di Kemensos ini dilakukan secara bertahap.
Belum lama berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdeteksi ada 10.249 KPM Bantuan Pangan Non Tunai yang tidak sesuai dengan klasifikasi melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
Dari data tersebut diketahui mereka yang menerima bansos diantaranya menjabat sebagai Direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
BACA JUGA:Bansos Khusus Lansia Cair Rp900.000 Perbulan, Ini Jadwal Penyalurannya