PALEMBANG, PALPRES.COM – Realisasi Belanja Negara untuk Sumatera Selatan (Sumsel) sampai dengan 30 Juni 2023 tercapai sebesar Rp18,51 triliun atau tumbuh sebesar 4,05% (yoy).
Hal ini sejalan dengan tujuan pemprov Sumsel dalam menjaga pemulihan ekonomi.
APBN Sumatera Selatan melanjutkan kinerja positif, dimana realisasi Belanja Negara mencapai 40,51% dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 43,39% dari target.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp6,02 triliun (36,40% dari Pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,49 triliun (42,83% dari Pagu).
“Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pendidikan, serta layanan publik lainnya,” ungkap Lydia dalam Press Conference APBN KiTa Regional Sumatera Selatan untuk Periode s.d. 30 Juni 2023 yang bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jl. Kapten A. Rivai No.2-4 Palembang.
Sampai dengan periode ini, APBN tetap konsisten mengawal pemulihan ekonomi dengan terus memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung.
Untuk belanja infrastruktur sendiri terealisasi sebesar Rp612,4 miliar yang direalisasikan di wilayah Sumatera Selatan untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Subsidi PSU dan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, dan Air Minum, dan pembangunan Bandar Udara dan Pelabuhan.
Selanjutnya, belanja untuk ketahanan pangan terealisasi sebesar Rp 88,13 miliar yang digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi, dan pemenuhan benih dan bibit untuk para petani.
Sementara itu, belanja untuk pendidikan telah teralisasi sebesar Rp84,35 miliar yang digunakan antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, KIP Kuliah, Bidik Misi, Tunjangan Sertifikasi Dosen Non PNS, dan BOPTN.
“Realisasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana Transfer ke Daerah juga secara langsung direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat,” Terang Lydia.
Total penyaluran TKD sampai dengan periode ini mencapai Rp12,49 triliun (42,83% dari pagu) tumbuh 0,4% (yoy) dan diantaranya telah memberi dampak melalui program Bantuan Operasional Sekolah kepada 1,67 juta siswa, BOP PAUD kepada 174,521 siswa, BOP Kesetaraan kepada 15.903 siswa, DAK Non Fisik untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru, dan DAK Fisik bidang Pendidikan.
Selanjutnya di bidang infrastruktur disalurkan untuk mendukung pembangunan jalan melalui DAK Fisik.
BACA JUGA:Kartu Prakerja dan Sederet Bansos Tak Masuk APBN 2023, Ini Penggantinya