Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mendorong peran aktif auditor internal Pemerintah.
Dan dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada setiap tahap pembentukan kebijakan.
BACA JUGA:KUR BNI 2024 Siap Cair! Dana Usaha untuk UMKM Rp50 Juta Bisa Kamu Ajukan, Ini Syarat dan Caranya!
Serta pelaksanaan dan evaluasi program KUR demi menjaga kualitas proses dan output program KUR.
Agar senantiasa sejalan dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik.
Diharapkan dengan ditetapkan arah kebijakan KUR di tahun 2024, dapat memberikan pedoman yang jelas.
Khususnya bagi seluruh pihak baik Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan program KUR dan Kredit Usaha Alsintan dengan baik.
BACA JUGA:Usia 17 Tahun Bisa Ajukan Pinjaman KUR Syariah Pegadaian, Cair Sampai Rp10 Juta, Begini Syaratnya
Pemerintah mendorong pemanfaatan program pemberdayaan UMKM demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Dan membuka akses lapangan kerja yang lebih masif melalui penciptaan wirausaha baru.
Hal baik ini jika dioptimalkan akan berdampak pada terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.