“Terkait dengan provinsi NTB, saya rasa faktornya adalah masuknya informasi mengenai pinjol yang tidak dibarengi dengan peningkatan literasi,” kata Nailul Huda.
BACA JUGA:Tips Cara Menabung Emas untuk Modal Nikah, Begini Skema Lengkapnya
BACA JUGA:Cara Gadai Barang di Pegadaian, Jenis Barang yang Bisa Digadai dan Langkah-Langkahnya
Angka NTB ini terbilang cukup jauh dibanding provinsi di posisi nomor dua yaitu Jawa Barat, dengan TWP90 senilai 3,82%. Selanjutnya, terdapat DI Yogyakarta serta DKI Jakarta dengan angka TWP90 masing-masing di 3,32% dan 3,12%.
Dorong transparansi data kualitas pinjaman online Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kualitas pendanaan perusahaan pinjol ada pada tingkat wanprestasinya. Menurutnya, pengenaan sanksi menjadi penting disertai transparansi data pinjaman kepada masyarakat.
''OJK meminta penyelenggara P2P lending untuk dapat melakukan publikasi data kualitas pinjaman tersebut dalam rangka transparansi dan perlindungan konsumen. Para konsumen dan calon konsumen dapat memonitor langsung data kualitas pinjaman suatu platform P2P lending,'' ujar Ogi Prastomiyono.