"Data hasil pemutakhiran ini lah yang kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial dan nantinya ditetapkan sebagai DTKS setiap bulannya," ucapnya.
BACA JUGA:2 Bansos Reguler dan BLT MRP Pangan Dicairkan Pada Juli 2024, 5 Kriteria Ini Berpeluang Dapat!
Pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah.
Kemensos juga melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pengecekan berlapis melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Bappenas, KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kemendagri, Kemenkes, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.
Adapun pengecekan data mencakup data kependudukan, data aparatur sipil negara (ASN), data pengurus perusahaan, data pokok pendidikan, data penerima upah di atas UMR/UMP/UMK, bahkan data pelanggan listrik serta data kesehatan sehingga dapat menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Apabila masih terdapat kesalahan dalam penyaluran bansos, Agus menuturkan masih terdapat mekanisme usul sanggah dalam aplikasi Cek Bansos.
BACA JUGA:Nama Masuk DTKS Tapi Tidak Pernah Dapat Bansos, Kenapa Yaaa? Ini Penjelasannya!
Hingga kini, terdapat 2.762.312 pengguna aplikasi Cek Bansos di seluruh Indonesia.
Selain menggunakan aplikasi Cek Bansos, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran bansos melalui layanan Command Center Kementerian Sosial dengan nomor telepon dial 171.
"Jadi dengan mekanisme berlapis seperti itu, mestinya tidak ada bantuan sosial yang salah sasaran," pungkas Agus.
"Kalaupun masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, bansos tersebut tidak boleh diberikan lagi ke orang lain," imbuhnya.
Kemudian, untuk pengajuan sendiri saat ini rutin dilakukan tiap bulan oleh operator desa atau kelurahan yang juga diberikan akun maupun akses aplikasi SIKNG.
BACA JUGA:TERLALU! Hampir 300 Ribu Penerima Bantuan BLT PKH Tahap 3 Via KKS Belum Cairkan Dana Bansos di ATM
BACA JUGA:5 Kriteria Masyarakat Ini Bisa Dapt BLT MRP Mitigasi Pangan 3 Bulan Sekaligus Pada Juli Mendatang