Dan ketentuan ini tertuang pada surat edaran Nomor 100.2.1.3/2314/SJ bertanggal 16 Mei 2024.
BACA JUGA:Pengendara Matic di Kayuagung OKI Tabrak Truk Sampah, Begini Kondisinya
BACA JUGA:WADUH! Peminat Beras Bulog Lubuklinggau Menurun Drastis, Ternyata Ada Import Luar Negeri
"Sampai saat ini saya sudah menerima lebih kurang 10 surat yang nyatakan mengundurkan diri untuk ikut running. Nggak apa-apa," katanya.
Selanjutnya, Tito Karnavian menerangkan, aturan 40 hari itu dikarenakan Kemendagri harus memproses pengunduran diri tersebut dan mencari Pj kepala daerah pengganti.
Sehingga, Tito mengimbau kepada para Pj kepala daerah agar tetap bekerja di daerah masing-masing sebelum pengunduran diri disetujui Kemendagri.
"Karena kami (kemendagri) membutuhkan waktu untuk menyiapkan pengganti mereka.
BACA JUGA:Mengungkap Rahasia Weton Rabu Kliwon, Ini Keistimewaannya
BACA JUGA:Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini 11 Juli 2024 Tidak Berubah
Harus juga menyurati DPRD, menyurati gubernur untuk bisa mendapatkan masukan dan menyurati kementerian lembaga,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga akan sidang Pra-TPA dengan KPK, dan juga PPATK untuk mengetahui apakah ada masalah hukum atau tidak terhadap yang bersangkutan.
Sehingga batas akhir tanggal 17 Juli merupakan waktu yang diberikan bagi para Pj ini yang jumlahnya mencapai 276 orang.
"Bagi Pj yang mengundurkan diri sebelum keluar SK ya harus tetap bekerja.
BACA JUGA:Naik Tipis, Harga Emas Batangan Antam di Palembang Hari Ini Tembus Rp1.386.000 per Gram
BACA JUGA:AUTO CUAN! Ini 5 Usaha Ternak Cepat Panen, Cocok Dilakukan di Desa
Bukannya pas ngundurin diri selesai, nggak gitu. Mundur itu sebuah permohonan, setelah itu keluar SK, sebelum Keppres keluar baru berhenti sebagai Pj-nya, jadi tetap bekerja," pungkasnya.