LUBUKLINGGAU, PALPRES.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual melalui zoom meeting Command Center (CC) Kota Lubuklinggau, Senin, 22 Juli 2024.
Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menerangkan hasil tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 Juli 2024.
Histori perkembangan inflasi pada Juli sepanjang tahun 2020-2023 dominan mengalami inflasi, kecuali pada Juli 2020 mengalami inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau cenderung memberikan andil deflasi pada Juli 2020 dan andil inflasi terbesar pada Juli 2021-2023.
Selain makanan, minuman dan tembakai, kelompok pendidikan sepanjang Juli 2020-2023 juga memberikan andil inflasi cukup signifikan.
Inflasi kelompok bahan makanan dalam 4 (empat) tahun terakhir di bulan Juli dominan mengalami inflasi kecuali Juli 2020 justru deflasi. Menurut historis, komoditas cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit menjadi komoditas yang seringkali menyumbang andil inflasi.
Harga cabai rawit sampai minggu ketiga Juli 2024 naik 5,46 persen dibanding Juni 2024. Malah jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit terus bertambah. Sebaliknya, harga daging ayam ras turun 1.37 persen dibanding Juni lalu. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras berkurang.
Begitupun dengan harga cabai merah turun sebesar 9.80 persen dibanding Juni. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah tetap.
Minggu III Juli 2024, komoditas yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit di 187 daerah kabupaten/kota, minyak goreng di 157 daerah kabupaten/kota dan beras di 116 daerah kabupaten/kota.
BACA JUGA:Segelas Kopi Kong Djie Lubuklinggau: Minum Hari Ini, Kenikmatannya Berasa Sampai Besok Pagi
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan kebijakan dan aksi strategis Badan Pangan Nasional untuk Pengendalian Inflasi Pangan Daerah.
Disampaikannya, Badan Pangan Nasional telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Urusan Pangan kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan pengendalian Infasi. Diharapkan Pemda menyusun jadwal kegiatan GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.