Selanjutnya pemerintah desa/kelurahan membuat prioritas warga yang mendapatkan bansos dan BPJS PBI berdasarkan alokasi dari pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan untuk pembinaan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah provinsi.
Kecamatan akan memantau dan membina proses pengusulan ditingkat desa/kelurahan, dan provinsi untuk tingkat kabupaten/kota.
Selain musyawarah di tingkat desa/kelurahan, mekanisme sebelumnya masih tetap dilakukan.
Misalnya usulan penerima bansos tetap disahkan oleh bupati/walikota dengan periodisasi satu bulan sekali.
BACA JUGA: 3 Kriteria KPM yang Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Via PT.POS Indonesia Cair Duluan
BACA JUGA:Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT Terbaru 2024, Cek Apakah Kamu Masuk Beserta Cara Pengajuannya!
Kemensos juga tetap melakukan pemadanan data dengan dukcapil, termasuk pemadanan data ASN, guru tersertifikasi, direksi dan komisaris perusahaan, dan pekerja penerima upah dengan gaji di atas UMP.
Pengaturan alokasi bansos dan BPJS PBI proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang didapat dari BPS juga ditingkatkan.
Selain itu, mekanisme penyampaian informasi ke publik melalui cekbansos.kemensos.go.id dan pengusulan oleh masyarakat secara mandiri melalui usul/sanggah juga terus didorong.
Dengan upaya ini, diharapkan tidak ada lagi bansos yang slaah sasaran, atau yang seharusnya mendapatkan bansos malah tidak dapat.
BACA JUGA:4 Sastrawan Asli Palembang yang Mungkin Kamu Belum Tahu, Namanya Sebesar Karyanya!
BACA JUGA:5 Ciri Unik Wong Palembang yang Wajib Diketahui, Nomor 2 Sudah Terkenal Sedunia
Jadi wewenang ada di aparat desa atau kelurahan maisng-masing yang memang mengetahui kondisi warganya sendiri.