Lebih lanjut Tessa menjelaskan, nantinya, apabila laporan yang masuk tersebut lengkap administrasi, maka bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan.
KPK maupun aparat penegak hukum lain bisa menangani laporan tersebut.
"Kalau seandainya masih ada yang kurang akan diminta untuk dilengkapi.
Nah, imbauan itu akan menjadi salah satu perhatian KPK, tentunya dengan tidak mengabaikan, tetapi memastikan bahwa proses yang ada berjalan dengan baik," ucap Tessa.
Tessa mafhum pelaksanaan haji merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam kategori keuangan negara. Kata dia, pelaksanaan haji pasti diaudit setiap tahunnya.
BACA JUGA:Proyek Jembatan Rp72 Miliar di Jawa Barat Gagal Dibangun? Ternyata Begini Nasibnya
BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Optimis 1,5 Juta Pekerja Sumsel Jadi Peserta pada 2025
"Apabila proses audit itu menemukan adanya penyimpangan, adanya dugaan korupsi, tentu hal tersebut bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum: KPK, Polri, atau Kejaksaan untuk menindaklanjuti," terang juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini.
KOMISI III DPR RI TURUT BERSUARA MINTA KPK DALAMI DUGAAN KORUPSI KUOTA HAJI
Sementara itu, Komisi III DPR RI turut buka suara terkait dugaan korupsi kuota haji tersebut.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa turun tangan mendalami dugaan korupsi kuota jemaah dalam pelaksanaan haji 2024.
BACA JUGA:Blokir Ucapan Duka Cita untuk Ismail Haniyeh, Meta Panen Kritik Pedas
Adanya dugaan penyalahgunaan jatah kuota haji tersebut sudah menjadi sorotan pantia khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI.