Data ini jadi acuan dan rujukan pemerintah dalam memberikan bansos kepada masyarakat miskin.
Sehingga, calon penerima bansos baik itu PKH dan BPNT dan lainnya harus masuk terlebih dahulu ke dalam sistem data Kemensos ini.
Sebab, jika tidak maka akan sulit bagi masyarakat miskin tersebut menerima bansos, khususnya PKH, BPNT hingga KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
2. Data KTP dan KK Tidak Online di Pusat
Data kependudukan yang berbeda juga jadi salah satu sebab paling banyak dialami masyarakat sehingga tidak bisa menerima bansos.
BACA JUGA:WOW BANGET! 5 Buku Terlaris Dunia Sepanjang Masa, Nomer 2 Ada karyanya J.K Rowling yang Fenomenal
BACA JUGA:5 Besar Film Terlaris Semester 1 Tahun 2024 Ini, Agak Laen Capai 9.000.000 Penonton Lebih
Sehingga, jika masyarakat ingin mendapatkan bansos, selain sudah masuk dalam data DTKS, data kependudukan dan KTP domisilinya harus sama.
3. Data KTP dan KK Tidak Online di Pusat
Jika ingin menerima bansos pemerintah seperti PKH dan BPNT, kedua dokumen ini harus online dan sudah konek ke pusat setelah diterbitkan lembaga setempat.
Karena itu, masyarakat calon penerima bansos harus memastikan dan melakukan pengecekan ke Dukcapil untuk memastikan kedua data kependudukan ini.
"Banyak kejadian anggota keluarga tertentu ternyata KTP dan KK tidak online atau tidak aktip," kata pendamping PKH Jihan Nabila di akun tiktoknya @Jihanabila369.
BACA JUGA:Alhamdulilah, Penerima BLT BPNT Sembako Dapat Dana Tambahan Cair Rp 750.000 Pada September Mendatang
BACA JUGA:8 Cerita Horor Karya Simple Man yang Populer Dari KKN Desa Penari, Diantaranya Akan di Buat Film!
Itu saja informasi penting yang dapat dibagikan, semoga dapat membeirkan pencerahan bagi kamu yang sedang membutuhkan informasi terkati bansos ya!