Kami berharap pihak berwenang dapat menindak tegas oknum kades yang terlibat dalam pelanggaran tersebut," ungkap Yovi.
BACA JUGA:8 Khasiat Buah Kurma untuk kesehatan, Buat Ketahanan Tubuh Selama Berpuasa
BACA JUGA:Komisi II DPRD Palembang Gelar Sidak, Buntut Perusakan dan Penjarahan Pasar 16 Ilir
SPM juga mendesak Bawaslu OKI untuk lebih proaktif dalam mengawasi netralitas kepala desa selama proses Pilkada berlangsung.
"Bawaslu harus memastikan bahwa kepala desa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjalankan tugasnya secara profesional dan netral," ujar Yovi.
Menanggapi laporan itu Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu OKI, Syahrin mendukung penuh adanya peran serta dari masyarakat yang melaporkan temuan di lapangan.
"Secara kelembagaan kami dari Bawaslu OKI mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang membantu kami dalam melakukan pengawasan.
BACA JUGA:Ingat! Ini 4 Cara Jitu Merawat Tanaman Hias Karet Kebo
Baik terhadap netralitas ASN, pejabat dan juga kepala desa (kades)," ujar Syahrin kepada awak media.
Menurutnya, setiap laporan masuk akan segera dilakukan pengkajian secara formil dan materilnya.
"Begitu syaratnya sudah lengkap, baru akan kita bahas kedalam rapat pleno, nantinya dibahas dugaan pelanggarannya mengarah ke mana apakah netralitas, administrasi ataukah tindak pidana," ungkapnya.
Masih kata Syahrin, setelah syarat laporan telah dinyatakan lengkap, barulah dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan terlapor.
BACA JUGA:Rekomendasi 5 Merek Tablet Harga Sejutaan, Dari Pabrikan Lokal Sampai Luar Negeri!
BACA JUGA:Promo Spesial September di SELMA, Sofa Santai Multifungsi Diskon sampai 60 Persen
"Setelah dilakukan klarifikasi, nanti jika memang terbukti maka Bawaslu akan merekomendasikan sesuai dengan dugaan pelanggaran yang terbukti," tandasnya.