JAKARTA, PALPRES.COM – ‘Pengucilan’ Taiwan oleh Sekretariat PBB saat ini tengah terjadi.
Termasuk dalam Sidang ke 79 Mahkamah Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat.
PBB tak memberi ruang bagi 23,5 juta penduduk Taiwan, untuk hadir dalam pertemuan dan acara yang digelar badan dunia tersebut.
Pengucilan dialami Taiwan, juga dengan adanya larangan PBB terhadap para pemegang paspor Taiwan, media dan jurnalis untuk hadir dalam agenda acara tersebut.
BACA JUGA:BERKAH! Pencairan 4 Bansos Terus Berlangsung Hingga Hari Ini, Nominalnya Capai Rp1,8 Juta
BACA JUGA:Akhirnya Tol Ciawi - Sukabumi Seksi II Bisa Dilalui, Pasca Longsor 5 Bulan Lalu
Terkait hal itu, John Chen, Kepala Perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta mengatakan, kondisi yang berlaku di PBB terhadap Taiwan tersebut sangat berlawanan dengan tema dari Sidang Majelis Umum PBB.
Menurut John Chen, saat Sekjen MU PBB Philemon Yang menyerukan anggotanya memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi serangkaian tantangan global seperti perubahan iklim dan eskalasi konflik regional, Tiongkok semakin intensif meningkatkan upaya dan tindakan provokatifnya di Laut China Timur, Laut China Selatan dan Selat Taiwan.
“Tiongkok mendistorsi Resolusi 2758 MU PBB yang disahkan 1971, untuk menyangkal status yang layak bagi Taiwan.
Mereka mengaitkan resolusi tersebut dengan “Prinsip Satu Tiongkok”.
BACA JUGA:Muba Sukses Turunkan Angka Stunting Tercepat di Sumsel Hingga 6,5 Persen
Hal itu dilakukan Tiongkok, untuk menekan hak sah Taiwan dalam berpartisipasi secara bermakna di PBB dan badan-badan khusus PBB,” ujar John Chen.
Dikatakan John Chen, negara yang berdaulat, merdeka dan tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok.
Pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan lah, yang dapat mewakili 23,5 juta penduduk Taiwan di dunia internasional,” papar John Chen.