Di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.
BACA JUGA:Gagal Seleksi CASN 2024! Pelamar Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Segini Gajinya
BACA JUGA:Yamaha Force 2.0 Bermesin 155 Cc dengan Tampilan Baru, Dibandrol Segini Harganya
Oleh karenanya, Menlu Retno memandang penting untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB.
Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.
Menlu Retno menekankan dua poin penting dalam pidatonya:
Pertama, pentingnya kepemimpinan demokratis untuk mencapai perdamaian, dengan penekanan pada urgensi menciptakan perdamaian di Gaza dan mencegah eskalasi konflik di Lebanon.
BACA JUGA:Jangan Cuma VVIP, Jokowi Sebut Bandara IKN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat Umum
BACA JUGA:Serie A Milan vs Lecce: Preview, Kabar Tim, Susunan Pemain dan Prediksi Skor
Ia menegaskan perlunya mekanisme pengambilan keputusan yang lebih demokratis di DK PBB agar dapat merespons ancaman terhadap perdamaian internasional dengan efektif.
Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan.
DK PBB harus memperkuat kerja sama inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi regional.
Guna memastikan keterwakilan negara-negara berkembang dalam upaya perdamaian.
BACA JUGA:Koorsabhara Baharkam Polri Kunjungi Polres OKI, Ini Tujuannya
BACA JUGA:RAMPUNG! UMJ Miliki Rusunawa dengan Fasilitas Canggih, Segini Anggarannya
“Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh,” tegas Menlu Retno.