Selain itu juga, penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan agar dalam prosesnya dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:SIMAK! Ini Keistimewaan Batu Akik Naga Sui yang Banyak Dicari Kolektor
BACA JUGA:Iran Tembakkan Ratusan Rudal Hipersonik ke Israel, Netanyahu Beri Tanggapan Keras Ini
Terutama bagi aparat pemerintah Desa sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa.
"Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam mengelola dana desa dengan baik.
Termasuk partisipasipatif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa juga jadi perhatian penting, agar dalam penggunaannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat," ungkap Dian.
Masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan cara menggali informasi memastikan penggunaan dana desa sudah dipergunakan secara efektif dan efisien.
BACA JUGA:Komitmen Gugus Tugas! Jadikan OKI Kabupaten Layak Bagi Tumbuh Kembang Anak-Anak
BACA JUGA:Ini Kolaborasi DPK Bersama OPD, Tingkatkan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Masyarakat Muba
"Informasi dalam hal tersebut bisa diperoleh melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Peran aktif ini berdampak positif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran desa untuk mendorong percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan," tandasnya.